RUANGPOLITIK.COM-Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto secara khusus menyinggung Partai NasDem terkait sejumlah syarat arah koalisi partainya menghadapi pemilu dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hasto menyinggung NasDem saat Rakernas partai tersebut merekomendasikan tiga nama calon presiden untuk 2024. Tiga nama itu diketahui yakni Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo. Nama terakhir merupakan kader PDIP yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah.
Hasto membeberkan lima kriteria partai yang akan digandeng PDIP menghadapi Pilpres 2024. Salah satunya yakni tak mau ikut campur urusan rumah tangga partai lain.
“Bagi PDI Perjuangan, kami ini tidak suka mengganggu rumah tangga partai politik lain. Kan pada saat pelaksanaan Rakernas kedua, kita melihat di situ bagaimana NasDem melakukan pertemuan intens dengan partai politik lain,” kata Hasto kepada wartawan, Kamis (21/7/2022).
“Kemudian Rakernas Nasdem itu kan majority-nya memberikan preferensi kepada Pak Anies sebagai calon presiden,” tambahnya.
Berita Terkait:
Skenario Ganjar Pranowo Tinggalkan PDIP 2024, Begini Respons Sekjen PDIP…
Bambang Pacul: Ganjar Pasti Kalah di Jateng Jika Jadi Capres Partai Selain PDIP
Hasto: Biar yang Lain Berdansa Politik, Tugas PDIP Turun ke Bawah Bersama Rakyat
Jagoan KIB Unggul di Komunitas Digital, Ungguli PDIP hingga Gerindra-PKB
Namun, saat ditanya apakah PDIP masih membuka pintu koalisi dengan NasDem, Hasto tak menjawab dengan tegas. Dia berkata saat ini PDIP masih mendorong poros koalisi tunggal untuk membantu pemerintah menghadapi krisis ekonomi global.
Terlebih, kata dia, masa pendaftaran capres dan cawapres baru dibuka pada Agustus 2023 mendatang.
“Mengingat pendaftaran capres cawapres itu masih bukan Agustus, sehingga mari kita dorong kerja sama tunggal untuk kemajuan negara,” tuturnya.
Selain tak suka ikut campur partai lain, kata Hasto, sejumlah syarat lain yang akan menentukan arah koalisi PDIP di antaranya kesamaan ideologi, jejak sejarah di masa lalu, kesamaan visi ke depan, dan menghormati etika kerja sama.
Hasto mengatakan bakal mengevaluasi rekam jejak sejumlah partai sebelum menentukan arah koalisi PDIP. Ia tak mengungkap partai yang dimaksud.
Namun, ia mengaku kecewa pembajakan kader partai bahkan dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum. Padahal, partai tersebut telah kerja sama dengan PDIP dalam dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Melanggar etika politik misalnya ada instrumen hukum yang dipakai untuk membajak kader partai lain yang telah diperjuangkan susah payah di dalam pilkada, nah itu kan juga menjadi evaluasi kritis bagi PDI Perjuangan,” tukasnya. (BJO)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
