RUANGPOLITIK.COM-Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2022, yakni sebesar Rp Rp 4.641.854.
Berdasarkan gugatan tesebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan wajib menerbitkan keputusan mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 menjadi sebesar Rp 4.573.845.
“Mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 berdasar Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Buruh Nomor: I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 2021 sebesar Rp 4.573.845,” dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Selasa (12/7/2022).
Dalam putusan tersebut juga dinyatakan bahwa Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 batal demi hukum dan Pemprov DKI wajib untuk mencabut Kepgub tersebut.
Berita Terkait:
Buruh Diingatkan Jangan Mau Dimanfaatkan untuk Mogok Nasional
Tolak Revisi UU PPP, 10.000 Buruh Akan Demo di DPR 15 Juni
5.750 Personel Diturunkan untuk Kawal Demo Buruh Sabtu Ini
Hidup Buruh!, Kapolri Pekik Perjuangan Buruh saat Peringatan May Day Fiesta
Dalam Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021, diatur bahwa UMP DKI Jakarta pada 2022 naik 5,1 persen atau setara Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854.
Sementara pada 20 November 2021, Anies menetapkan UMP DKI 2022 hanya naik 0,85 persen atau menjadi Rp 4.453.935 melalui Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Kelompok buruh menolak kenaikan UMP pada 20 November 2021 tersebut dan mendesak Anies mencabut keputusannya. Demo dilakukan oleh massa buruh berulang kali di Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut Anies merevisi besaran UMP DKI Jakarta 2022.
Pemprov DKI berjanji akan merevisi besaran UMP DKI Jakarta 2022. Akhirnya kenaikan UMP Jakarta direvisi menjadi naik 5,1 persen atau sebesar Rp 225.667 pada 16 Desember 2021 sehingga UMP DKI Jakarta pada 2022 sebesar Rp 4.641.854.
Di sisi lain, DPP Apindo DKI Jakarta tidak setuju atas revisi kenaikan UMP tersebut. Apindo DKI Jakarta bersama PT Educo Utama dan PT Century Textile Industry menggugat kenaikan UMP ke PTUN Jakarta, pada Kamis (13/1/2022).
Terdapat lima gugatan yang diajukan, di antaranya adalah permintaan mencabut Kepgub kenaikan UMP 5,1 persen dan memberlakukan kembali Kepgub kenaikan UMP 0,8 persen atau setara dengan Rp 4.453.935.
Editor: Zulfa Simatur
(RuPol)
