RUANGPOLITIK.COM-Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dalam kunjungan misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia guna mencegah perang yang berkelanjutan.
Agenda ini sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia bertanggung jawab untuk turut serta dalam upaya menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia.
“Langkah strategis ini dilakukan untuk mendorong perdamian dunia sesuai amanat UUD 1945 dan menghindari ancaman krisis pangan dan energi akibat perang tersebut,” kata Muzani dalam keterangan tertulis, Rabu (29/6/2022).
Perang Ukraina-Rusia telah memicu krisis pangan dan energi yang menimbulkan peningkatan harga-harga komoditas dunia. Dampak tersebut secara langsung dirasakan oleh negara-negara di dunia.
Berita Terkait:
Prabowo Subianto kabarnya Dampingi Presiden Joko Widodo ke Rusia dan Ukraina
Presiden Jokowi Lanjutkan Perjalanan ke Ukraina Melalui Polandia
Jokowi Beri Alarm Efek Perang Ukraina di KTT G7
Soal Rusia-Ukraina, Anis Matta: Indonesia Jangan Mau Pilih Pemimpin Bodoh
“Krisis pangan dan energi ini telah menghambat distribusi bagi aktivitas ekonomi, industri, serta transportasi dunia. Hal tersebut menyebabkan berbagai komoditas mengalami kelangkaan dan kenaikan harga yang sangat signifikan,” tambah Wakil Ketua MPR itu.
Muzani juga berharap agar yang memiliki pengaruh kuat seperti Indonesia dan negara yang tergabung dalam G7 maupun G20 ikut serta dalam upaya membuka kembali keran kerjasama ekonomi dengan Ukraina dan Rusia.
Seperti diketahui bahwa Ukrania merupakan negara pemasok gandum nomor satu dunia. Sementara Rusia adalah negara dengan industri pupuk terbesar yang selama ini produknya sangat diharapkan negara-negara dunia.
“Itu sebabnya seruan Presiden Jokowi untuk tidak mengembargo produk-produk unggulan Ukraina dan Rusia harus diikuti oleh negara-negara lainnya,” tutup Muzani yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu.
Sebelumnya, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 sesi II, Presiden Joko Widodo menyerukan agar negara G7 dan G20 bersama-sama mengatasi krisis pangan yang saat ini mengancam rakyat di negara-negara berkembang jatuh ke jurang kelaparan dan kemiskinan ekstrem, Senin (27/06/2022).
“Menurut World Food Programme, sebanyak 323 juta orang di tahun 2022 ini terancam menghadapi kerawanan pangan akut. Negara-negara dalam G7 dan G20 memiliki tanggung jawab besar untuk atasi krisis pangan ini. Mari kita tunaikan tanggung jawab kita, sekarang, dan mulai saat ini,” tegas Presiden Joko Widodo.
Editor: Zulfa Simatur
(RuPol)
