RUANGPOLITIK.COM-Setelah beberapa kali mencuat dan kemudian hilang, isu perombakan atau reshuffle kabinet kembali kencang berembus.
Reshuffle kabinet tampaknya semakin dekat setelah Presiden RI Joko Widodo memanggil sejumlah tokoh, elite politik ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 14 Juni 2022 petang.
Kemarin, Jokowi memanggil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan ke Istana Kepresidenan. Pemanggilan itu tampaknya semakin memastikan PAN akan mendapatkan kursi menteri pada reshuffle kabinet nanti.
Selain elite PAN, Presiden sebelumnya juga memanggil mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Jo kowi juga memanggil sejumlah menteri kabinet ke Istana, antara lain, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra, dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
Hadi Tjahjanto mengaku belum tahu soal kemungkinan adanya rotasi di tubuh Kabinet Indonesia Maju.
Berita Terkait:
Soal Reshuffle Kabinet, PAN Prioritaskan Zulhas Jadi Calon Menteri
Apakah Reshuffle Kabinet Jokowi Selalu Hari Rabu?
Pernyataan Reshuffle, Pengamat: Presiden Jokowi Harus Segera Panggil Cak Imin
Puan: Tahapan Pemilu 2024 Resmi Diluncurkan, Tidak Ada Bahas Penundaan
Hadi mengatakan, pemanggilan dilakukan mendadak. Bahkan, saat itu, ia sedang berolah raga.
“Enggak ada persiapan. Ini baru olah raga, langsung lari saya,” kata Hadi memberi tanggapan singkat kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.
Di tempat sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo enggan menanggapi isu perombakan kabinet atau reshuffle yang menyeret namanya dan fokus untuk bekerja melakukan tugasnya.
Nama politikus Partai Nasdem itu kerap disebut-sebut ketika rumor perombakan kabinet menguat.
”Aku enggak tahu tuh. Aku kerja aja. Aku mulai dari bawah kerjanya, kerja saja, semampu-mampu dan sekuat-kuatnya,” kata Syahrul kepada awak media.
Syahrul mengaku tidak tahu menahu soal rumor reshuffle dan memilih fokus untuk mengerjakan tugasnya sebagai Mentan. Ia juga mengaku tidak pernah mendapat pemanggilan khusus dari Presiden Jokowi untuk membicarakan wacana perombakan kabinet.
“Enggak, tadi rapat aja. Rapat dan salah satunya aku diminta untuk mempersiapkan beras cukup. Ya sekali-kali kita ekspor. Aku lagi persiapkan itu,” katanya.
Wacana reshuffle terus digaungkan, tapi tidak ada pergerakan atau langkah berarti dari Presiden Joko Widodo yang menjurus kepada rencana reshuffle tersebut.
Malah terkadang yang terjadi sebaliknya, saat publik sepi dari gonjang-ganjing reshuffle, Presiden Jokowi ujug-ujug merombak kabinetnya.
Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Firman Manan menyebutkan, memang tidak mudah bagi sistem presidensial untuk merombak kabinetnya. Perombakan itu berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik. Ada kompleksitas tersendiri bagi presiden untuk menjaga keseimbangan.
”Apalagi dengan karakter Presiden Jokowi yang akomodatif karena berusaha menjaga keseimbangan dan enggan menciptakan konflik. Bisa bisa perombakan kabinet tidak sesuai ekspektasi,” ujarnya pada Selasa, 14 Juni 2022.
Firman mengatakan agar tidak terjadi sebaliknya, Presiden harus benar-benar mengkalkulasi, siapa saja yang mengisi kursi kabinet yang mampu meningkatkan kepercayaan publik. Kalkulasi ini tidak berarti persoalan kinerja dan partai politik.
”Ada representasi lain yang juga harus diperhitungkan. Setidaknya ada konteks bhinneka tunggal ika, di antaranya ada representasi daerah juga, gender, agama, bahkan ormas,” ujarnya.
Firman berpendapat, kemungkinan akan sulit menggeser komposisi menteri saat ini, apalagi disebut-sebut akan ada partai politik elite yang masuk kabinet.
Alasannya, komposisi kabinet saat ini sudah seimbang antara partai politik dan profesional.
Namun, jika dikaitkan dengan kinerja, Firman menyebut menteri di bidang ekonomi dan industri berpeluang untuk diganti.
“Tapi jika PAN masuk, mungkin akan mengisi ESDM sesuai jejaknya dulu. Bisa jadi, menggeser profesional juga karena tidak mungkin menggeser dari partai politik,” ujarnya.
Pilihan lainnya, ungkap Firman, dengan memberikan jabatan wakil menteri yang masih banyak yang kosong. Setidaknya ada sepuluh posisi wamen yang strategis seperti ESDM, sosial, dalam negeri, dan Kemendikbud.
Menurut Firman, tahun politik ini juga diwarnai munculnya banyak menteri yang mulai memperdagangkan diri untuk Pemilu 2024. Presiden tidak banyak menghalangi karena menyadari itu konsekuensi pilihannya saat mengangkat mereka sebagai menteri.
“Elite partai dan figur dengan popularitas berpeluang untuk maju dalam pemilu. Mungkin dibiarkan asal tidak terlalu vulgar, memiliki konflik kepentingan, dan memanfaatkan sumber daya sebagai pejabat negara. Ada kecenderungan presiden memberikan lampu hijau,” ucap Firman.
Kinerja rendah
Sementara itu, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan terpantau meningkat berdasarkan survei Charta Politika pada periode 25 Mei-2 Juni 2022. Dalam survei yang sama, keinginan reshuffle kabinet juga tinggi.
Adapun dalam hal penilai an terhadap kinerja menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju, survei menyebutkan sebanyak 53,54 menyatakan puas. Sebanyak 38,896 menyatakan tidak puas dan 7,796 tidak tahu atau tidak jawab.
Di sisi lain, sebanyak 63,15 responden menyatakan setuju perombakan kabinet. Hanya 24,34 yang menyatakan tidak setuju dan 12,795 menyatakan tidak tahu atau tidak jawab.
Tingginya persetujuan reshuffle itu bisa jadi didorong oleh penilaian responden terhadap kondisi ekonomi. Dalam survei, sebanyak 50,44 responden menyatakan kondisi ekonomi buruk. Sementara hanya 39,996 yang menganggap situasi ekonomi baik.
Penilaian atas situasi ekonomi yang buruk ini persentasenya relatif stabil di angka 504 dalam tiga kali periode survei, yakni pada Februari 2022 (52,44), April 2022 (56,496), dan Juni 2022 (50,44). Penilaian buruknya ekonomi dalam tiga kali survei ini juga lebih tinggi dari pada persentase responden yang menilai situasi ekonomi baik.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju terbilang rendah, berada di bawah 604. Sementara mayoritas responden menyatakan setuju dilakukannya reshuffle.
”Secara umum responden menilai kondisi ekonomi saat ini buruk, lebih dari 5596 yang menyatakan hal tersebut. Kendati demikian, optimisme publik terhadap kondisi ekonomi satu tahun yang akan datang tergolong cukup tinggi, berada di atas 7056,” katanya, belum lama ini.
Adapun dalam bidang hukum, pemberantasan korupsi dan praktik demokrasi, responden yang menilainya secara positif lebih banyak daripada yang menilainya secara negatif. “Penilaian publik terhadap kondisi hukum dan pemberantasan korupsi, meskipun dinilai baik oleh kurang
dari 604 responden, tetapi jumlah ini relatif lebih banyak dibandingkan yang menyatakan kedua kondisi tersebut sebagai buruk,” katanya.
Pengamat komunikasi poli tik dari Universitas Esa Ung gul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai, kinerja kabinet yang dinilai buruk tidak mengejutkan. Pasalnya, masyarakat sangat merasakan tekanan ekonomi, terutama kelas menengah ke bawah.
Pelaku usaha mikro juga dinilainya mengalami kesulitan karena tidak stabilnya harga kebutuhan bahan pokok. Hal itu membuat ketidakpastian dalam berusaha. Masyarakat juga dinilainya merasakan adanya penurunan kebebasan berpendapat.
Ada kekhawatiran untuk menyatakan pendapat, termasuk di media sosial.
”Semua itu membuat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi. Karena itu, sudah saatnya Jokowi me-reshuffle kabinet,” tuturnya.
Menurut dia, reshuffle kabinet dapat dilakukan untuk bidang ekonomi dan politik. Di bidang ekonomi, Kabinet Jokowi perlu penyegaran agar dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
”Di bidang politik, diharapkan menteri baru dapat mengembalikan kebebasan berpendapat. Ini diperlukan karena menjadi salah satu indikator demokrasi,” tuturnya. (BJP)
Editor: B. J Pasaribu
(Editor)
