RUANGPOLITIK.COM-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parsadaan Harahap mengeklaim bahwa masa kampanye hanya 75 hari pada Pemilu 2024 disepakati atas pertimbangan kemaslahatan bagi publik.
Masa kampanye yang terbilang singkat ini terbilang unik karena Pemilu 2024 nanti justru bakal menjadi pemilu dengan pemilihan terbanyak lantaran digelar serentak. “(Kampanye) 75 hari itu muncul tidak serta-merta, ada beberapa kajian di sana,” ujar Parsadaan kepada wartawan di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Senin (13/6/2022).
“Ini juga menjadi sebuah pertimbangan terkait beberapa evaluasi kami di Pemilu 2019, soal konflik di tengah masyarakat, adanya pembelahan-pembelahan,” tambahnya.
Parsadaan berujar, secara teknis, penetapan masa kampanye 75 hari akan sangat membantu penyelenggara dan peserta pemilu untuk bisa melalui proses kampanye itu. “Dengan tidak menimbulkan efek-efek yang merugikan kita sebagai sebuah bangsa, suatu komunitas yang beragam,” tambahnya.
Di samping itu, Parsadaan melanjutkan bahwa masa kampanye 75 hari ini sudah disepakati lintas sektor. “Ini tentunya juga menjadi kesepakatan semua, artinya ini bukan hanya keinginan dari kami, KPU, ini sudah kita bicarakan secara menyeluruh dengan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), Bawaslu, pemerintah, dan dengan Komisi II,” jelasnya.
Berita Terkait:
Peraturan KPU Tahapan Pemilu 2024 Resmi Diundangkan
KPU: Pendaftaran Caleg 24 April 2023
KPU: Pendaftaran Capres dan Cawapres 19 Oktober 2023
KPU Siapkan Rp14 Triliun untuk Pilpres Putaran Kedua
Sebelumnya, masalah kampanye 75 hari diprote Partai Buruh. Berdasarkan argumentasi hukum Partai Buruh merujuk Undang-undang Pemilu yang menyebutkan negara memberi waktu hingga sembilan bulan untuk masa kampanye. Usul agar masa kampanye Pemilu 2024 selama 75 hari sebelumnya datang dari DPR yang kemudian disanggupi KPU.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II dengan DPR dan pemerintah pada pekan lalu, masa kampanye 75 hari ini disepakati oleh KPU dalam rancangan PKPU.
Dalam hal ini lah, Partai Buruh menganggap KPU diintervensi oleh DPR.
Mereka beranggapan, masa kampanye yang singkat itu merugikan partai-partai nonparlemen dan partai-partai baru seperti mereka, dan sebaliknya menguntungkan partai-partai politik di DPR yang punya privilese menemui konstituen lewat program reses.
Parsadaan menyebut bahwa KPU tak menutup diri atas isu itu. Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan jajaran juga sudah menyampaikan masalah itu dalam audiensi dengan KPU, Kamis (9/6/2022).
Namun, masa kampanye 75 hari tetap disahkan KPU lewat Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, sehari setelah audiensi tersebut. (BJP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
