RUANGPOLITIK.COM-Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Majelis A’la Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), melantik kepengurusan MDI masa jabatan 2022-2027 di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jakarta, Minggu (5/6/2022) malam.
Dalam acara tersebut, Airlangga mengingatkan salah satu tugas penting MDI untuk menghentikan politik identitas.
“Politik identitas telah merusak tatanan hidup berbangsa dan memecah belah persatuan umat. MDI memiliki tugas untuk menyatukan umat dan menghentikan politik identitas pada tahun politik,” ujar Airlangga Hartarto.
Airlangga mengingatkan para pengurus MDI yang dilantik di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, dapat membantu dalam permasalahan elektoral dan mampu menyalurkan aspirasi umat Islam.
Menurutnya Golkar bersama partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, berusaha menyelesaikan masalah populisme dan politik identitas.
Berita Terkait:
Ungkap Alasan Bentuk KIB, Airlangga: Tujuannya untuk Hilangkan Politik Identitas
KIB Bertemu Projo, Pengamat: Ganjar-Airlangga Opsi Bagus
Golkar Tegaskan Tak Ada Calon Lain Selain Airlangga
Ketua DPD Partai Golkar Jabar: Apa Kurangnya Airlangga Hartarto dari Capres Lain?
“Sementara MDI bergerak pada persoalan dakwah yang menyatukan umat,” ujarnya.
Di hadapan 1.000 hadirin dan para santri, Airlangga mengatakan Ketua Umum MDI KH Choirul Anam dan Sekretaris Jenderal Gunawan Hidayat bersama jajarannya, harus terus mengembangkan Islam washatiyah, “Menjadi Islam yang moderat, agar tercipta persatuan bangsa. Tidak terpecah belah,” imbuh Airlangga.
Airlangga juga menegaskan pentingnya kebangkitan ekonomi dari pesantren. Salah satunya, Kementerian Perindustrian membuat program Santriprenuer.
Dengan program tersebut, menurut Airlangga, santri dapat mandiri. Bahkan, pondok pesantren mampu mengembangkan bisnis untuk ekspor, “Contohnya bisa punya pabrik sandal, jadi sandal santri tidak sering hilang. Bahkan bisa mengekspor sandal,” canda Airlangga.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum MDI KH Choirul Anam menegaskan, saat dibentuk pada 24 Mei 1978, MDI membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan.
“MDI mengambil peran dakwah pembangunan dengan bahasa agama,” pungkasnya.
Dengan semangatnya itu, menurut KH Choirul Anam, MDI berdiri di belakang Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
MDI dengan visinya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, menurut KH Choirul Anam, akan membawa Islam yang rahmatan lil alamin, dakwah yang menyatukan dan tidak memecah belah umat.
“Kami ingin terus menumbuhkan semangat toleransi dan semangat kebangsaan, setinggi apapun dinamika politik yang terjadi,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh kader MDI untuk menghindari politik identitas, yang terbukti menciptakan jurang perpecahan antar anak bangsa, bahkan umat Islam sendiri. (BJO)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
