RUANGPOLITIK.COM-Komisi II DPR RI akan segera mengadakan Rapat Kerja (Raker) bersama pemerintah dan Penyelenggara Pemilu ( (KPU, Bawaslu dan DKPP) untuk menindaklanjuti kesepahaman dan penyamaan persepsi yang sudah dihasilkan dalam rapat konsiyering yang digelar tanggal 13 Mei 2022 lalu.
Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mengatakan rapat kerja antara Komisi II, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu akan diagendakan pada pekan datang yaitu hari Senin 23 Mei 2022.
“Kita berharap persiapan pemilu 2024 ini hendaknya meningkatkan keterbukaan, transparansi dan akuntabilitasnya serta lebih paripurna,” kata Guspardi Gaus, kepada wartawan, Kamis (19/05/2022).
Lebih lanjut, Guspardi Gaus menjelaskan, setidaknya ada ada beberapa isu krusial yang telah di sepakati dalam rapat konsinyering.
Pertama, masalah anggaran pemilu yang diajukan KPU Rp 86 triliun sudah dilakukan rasionalisasi sehingga menjadi Rp 76 triliun.
Berita Terkait:
Susunan Pengurus Dewan Pers 2022-2025: Azyumardi Azra Ketua, Yadi Hendriana Pimpin Komisi Pengaduan
Komisi VI DPR Minta Masa Jabatan Direksi BUMN Dibatasi
Luqman Hakim Dirotasi dari Pimpinan Komisi II, Junimart: Tunggu Jadwal dari Ketua DPR
Luqman Hakim Dicopot Dari Waka Komisi II, Karena Tidak Loyal Kepada Muhaimin?
Kedua, adalah masalah durasi masa kampanye. Pemerintah mengusulkan 90 hari, KPU minta 120 hari dan fraksi DPR meminta 60 hari.
“Akhirnya disepakati durasi kampanye adalah 75 hari dengan catatan hal-hal yang berkaitan dengan logistik pemilu perlu difasilitasi pemerintah dengan menyiapkan regulasi pendukung dengan mengeluarkan keppres oleh presiden,” ungkapnya.
Legislator asal Sumatera Barat itu melanjutkan, isu kursial ketiga, mengenai sengketa pemilu. Yang mana Bawaslu telah menyanggupi waktu penyelesaian sengketa dipersingkat.
Selain itu DPR bersama pemerintah akan melakukan pertemuan dengan Ketua MA dan MK untuk membahas bagaimana mempersingkat waktu sengketa di lembaga tersebut.
“Kalau kedua hal tersebut mendapatkan respon positif maka masa kampanye akan ditetapkan selama 75 hari,” papar Guspardi Gaus.
Isu keempat yaitu disepakati bahwa pemilu 2024 belum menggunakan teknologi pemungutan suara elektronik (e-voting) karena infrastruktur masih belum merata diseluruh wilayah Indonesia.
“Jadi sistem pemungutan suara masih menggunakan cara yang digunakan saat pemilu periode sebelumnya pada 2019,” imbuhnya. (AFI)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
