Bukittinggi – Pemerintah Kota Payakumbuh merespons positif sinergi dukungan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Langkah strategis melalui perluasan akses permodalan, pendampingan, dan pemasaran produk lokal ini dinilai Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta sebagai momentum emas bagi para pelaku usaha di daerah.
Menurut Zulmaeta, kucuran dukungan tersebut membuka jalan lebar bagi pelaku UMKM di Payakumbuh dan daerah sekitarnya untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, sekaligus mempertebal daya saing di tengah iklim kompetisi ekonomi yang semakin ketat.
“Penguatan UMKM membutuhkan dukungan bersama, mulai dari kemudahan akses permodalan, peningkatan kualitas produk, hingga perluasan pasar. Kami berharap berbagai fasilitas pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha,” kata Zulmaeta saat menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Bukittinggi, Jumat (9/10/2026).
Ia meyakini, melalui intervensi permodalan dan pembinaan yang berkelanjutan, sektor riil di tingkat daerah akan bergerak semakin progresif.
“Dengan dukungan permodalan, pendampingan, dan akses pasar yang semakin luas, kami berharap UMKM dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Optimisme pimpinan daerah tersebut sejalan dengan langkah konkret Kementerian UMKM yang telah menyiapkan alokasi dana segar sekitar Rp115 miliar untuk menyokong 38.000 UMKM di Sumatera Barat.
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menegaskan, pemerintah saat ini menjadikan penyediaan fasilitas usaha sebagai prioritas utama agar pelaku industri kecil mampu memperluas skala bisnis dan naik kelas.
“Orang Sumatera Barat sudah pandai berdagang. Tugas pemerintah menyiapkan fasilitas agar UMKM bisa tumbuh dan naik kelas,” kata Wamen Helvi.
Kementerian UMKM juga terus mendorong perluasan skema pembiayaan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN. Penyaluran dukungan permodalan ini ditargetkan dapat terealisasi secara optimal dalam kurun waktu tiga hingga enam bulan ke depan.
Melalui skema tersebut, pemerintah mematok target 10 persen usaha mikro mampu naik kelas berkat suntikan modal, pendampingan intensif, kemudahan perizinan, dan perluasan pasar. Tidak hanya itu, pemerintah turut mendorong pembangunan ekosistem industri yang berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, salah satunya komoditas kelapa di Kabupaten Padang Pariaman.
Dalam kesempatan itu, Helvi juga mendorong penyelenggaraan festival UMKM di Bukittinggi sebagai etalase promosi produk-produk unggulan daerah, sehingga perputaran ekonomi kreatif tidak melulu terpusat di Kota Padang.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah memaparkan bahwa penguatan sektor UMKM menjadi instrumen paling strategis untuk memulihkan tulang punggung perekonomian masyarakat pascabencana alam dan tekanan ekonomi global.
Keseriusan Pemprov Sumbar tecermin dari penerbitan lebih dari 3.000 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru sepanjang tahun 2025. Di sektor pembiayaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga mencatatkan angka yang masif, yakni mencapai hampir Rp8 triliun pada 2025 dan bergerak mendekati Rp6,5 triliun pada tahun 2026.
“UMKM harus terus kita perkuat karena menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat. Legalitas, permodalan, dan akses pasar perlu berjalan bersama agar usaha mereka semakin berkembang,” tegas Mahyeldi.
Untuk memuluskan langkah tersebut, Pemprov Sumbar terus mendorong penyerapan produk lokal dalam belanja pemerintah, memfasilitasi sertifikasi halal dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta melebarkan sayap pasar ekspor ke Malaysia dan negara-negara anggota lingkar Samudra Hindia (IORA) pada tahun 2027 mendatang.
Secara khusus, Mahyeldi juga menyoroti besarnya potensi komoditas gambir Sumatera Barat yang mendapat tingginya permintaan dari Tiongkok hingga mencapai 5.000 ton per tahun.
“Kita bekerja sama dengan akademisi dan perusahaan daerah untuk meningkatkan kualitas gambir, terutama kadar katekin supaya harga jualnya bisa Rp100.000 per kilogramnya,” pungkas Gubernur. (Benpi)
