JAKARTA — Pemerintah didesak mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak gempa Flores yang hingga kini masih bertahan di tenda mandiri. Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ina Ammania, mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu musim hujan tiba sebelum mengambil langkah serius.
Desakan itu disampaikan menyusul peringatan Ombudsman RI mengenai kondisi sebagian korban gempa di wilayah Manggarai dan Manggarai Barat yang masih tinggal di tenda dengan kondisi tidak layak. Keterbatasan air bersih dan fasilitas dasar dinilai semakin meningkatkan risiko bagi warga jika kondisi tersebut terus dibiarkan.
Ina menegaskan, tinggal berbulan-bulan di tenda tidak lagi dapat dipandang sebagai kondisi darurat yang bersifat sementara. Menurutnya, pemerintah harus memastikan korban gempa mendapatkan tempat tinggal yang lebih aman sebelum memasuki periode hujan November-Desember.
“Bagi korban gempa, tinggal berbulan-bulan di tenda bukan lagi keadaan darurat yang bisa ditoleransi. Ini sudah menyangkut keselamatan dan martabat warga negara. Pemerintah harus bergerak sekarang, bukan setelah hujan datang dan bencana baru terjadi lagi.”
Menurut Ina, percepatan pembangunan huntara harus menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah. Jangan sampai proses administrasi, terutama verifikasi dan validasi kerusakan rumah, justru membuat warga semakin lama berada dalam kondisi pengungsian.
Ina mengakui akurasi data tetap penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Namun, proses pendataan harus dilakukan secara cepat, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai status mereka sebagai penerima bantuan.
“Jangan sampai warga menjadi korban dua kali: pertama kehilangan rumah karena gempa, kedua kehilangan kepastian karena proses birokrasi yang lamban. Verifikasi data harus menjadi jalan keluar, bukan alasan untuk menunda hak warga mendapatkan hunian yang layak.”
Selain huntara, Ina meminta pemerintah memastikan kebutuhan dasar warga terdampak gempa tetap terpenuhi selama masa transisi. Air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, serta perlindungan kelompok rentan harus menjadi perhatian utama.
Ia juga menyoroti keberlanjutan pendidikan anak-anak korban gempa. Pemerintah dinilai perlu menyediakan fasilitas pendidikan sementara yang aman dan layak agar kondisi bencana tidak membuat anak-anak kehilangan akses terhadap pendidikan.
Ina mengingatkan, musim hujan merupakan risiko yang sudah dapat diperkirakan. Karena itu, pemerintah memiliki kesempatan untuk melakukan mitigasi sebelum kondisi warga yang tinggal di tenda semakin buruk.
“Kita tidak boleh menunggu hujan turun untuk kemudian sibuk menghitung kerusakan. Risiko sudah terlihat di depan mata. Pemerintah harus hadir sebelum keadaan darurat berubah menjadi bencana berikutnya.”
Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah segera mempercepat pembangunan huntara bagi warga yang rumahnya rusak dan masih tinggal di lokasi pengungsian yang tidak layak.
Pemerintah juga diminta segera menyelesaikan verifikasi dan validasi kerusakan rumah secara akurat dan transparan, sekaligus membuka informasi mengenai status penerima bantuan kepada masyarakat.
Di sisi lain, pemenuhan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan harus dijamin selama masa transisi. Pemerintah juga perlu memastikan pendidikan anak-anak korban gempa tetap berjalan melalui fasilitas sementara yang aman.
Bagi Ina, percepatan pembangunan huntara korban gempa Flores bukan semata persoalan pembangunan fisik. Langkah tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
