JAKARTA — Harga sejumlah bahan pangan masih tinggi di tingkat konsumen. Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita meminta pemerintah tidak berhenti memastikan ketersediaan stok, tetapi juga membenahi rantai distribusi pangan dari sentra produksi hingga pasar.
Sonny menilai harga pangan yang tinggi perlu dilihat sebagai persoalan tata niaga secara menyeluruh. Sebab, kenaikan harga di tingkat konsumen tidak selalu berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima petani dan peternak.
“Pangan tidak cukup hanya tersedia, tetapi harus terjangkau. Ketika harga berbagai kebutuhan pokok masih tinggi, pemerintah perlu memastikan stabilisasi berjalan dari hulu sampai ke pasar,” kata Sonny, Rabu (23/9/2026).
Mengacu data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia pada Selasa (22/9), harga cabai rawit merah tercatat Rp95.000 per kilogram. Cabai merah keriting mencapai Rp70.050 per kilogram, cabai rawit hijau Rp68.200 per kilogram, sedangkan cabai merah besar Rp57.650 per kilogram.
Harga telur ayam ras berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Bawang merah tercatat Rp37.450 per kilogram dan bawang putih Rp39.090 per kilogram.
Sementara itu, harga beras kualitas bawah berada di kisaran Rp14.700-Rp14.900 per kilogram. Beras medium mencapai Rp16.400-Rp16.600 per kilogram, sedangkan beras kualitas super berada pada kisaran Rp17.350-Rp17.900 per kilogram.
Komoditas lainnya juga menunjukkan harga yang relatif tinggi. Minyak goreng curah tercatat Rp20.400 per liter, minyak goreng kemasan bermerek Rp23.500-Rp24.350 per liter. Adapun gula pasir lokal berada di angka Rp19.150 per kilogram dan gula premium Rp20.350 per kilogram.
Distribusi Jangan Jadi Beban Konsumen
Menurut Sonny, pemerintah perlu membedah struktur harga pangan dari hulu hingga hilir. Jalur distribusi, biaya angkut, distribusi antardaerah, hingga pembentukan harga di tingkat pedagang eceran harus diperiksa untuk mengetahui titik yang menyebabkan harga meningkat.
“Kalau masyarakat membeli dengan harga mahal, sementara petani dan peternak juga belum menikmati harga yang layak, berarti ada mata rantai yang harus dibenahi. Jangan sampai beban paling besar justru dipikul rakyat dan produsen kecil,” ujarnya.
Sonny meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat pengawasan terhadap komoditas yang harganya mudah bergejolak, terutama cabai, telur, beras, dan minyak goreng.
Menurut dia, kebijakan stabilisasi harga harus dirancang agar konsumen memperoleh pangan dengan harga terjangkau tanpa menekan harga jual di tingkat petani, peternak, dan nelayan.
Ketahanan Pangan Harus Terasa di Pasar
Sonny menegaskan ketahanan pangan tidak cukup diukur dari besarnya produksi nasional atau jumlah stok yang tersedia di gudang. Ketersediaan pangan harus berujung pada kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang sesuai daya beli.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat koordinasi antarinstansi dalam memantau pergerakan harga, distribusi komoditas, dan pasokan antarwilayah.
“Ukuran ketahanan pangan bukan hanya berapa banyak stok yang kita punya, tetapi apakah masyarakat bisa membeli pangan dengan harga yang wajar dan apakah produsen memperoleh harga yang layak,” kata Sonny.
Dengan demikian, pembenahan rantai distribusi menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas harga pangan. Pemerintah diminta memastikan kebijakan dari sisi produksi, distribusi hingga perdagangan berjalan dalam satu arah sehingga gejolak harga tidak terus dibebankan kepada konsumen maupun produsen kecil.
