Pemeriksaan itu terkait dugaan pelanggaran kode etik atas kebocoran data Pemilu. Hasyim pun langsung menskors rapat pleno, meskipun baru saja membukanya.
RUANGPOLITIK.COM – Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan pada hari ini akan digelar rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional hasil penghitungan suara PPLN. Namun, Pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 di tingkat nasional ditunda (diskors) pada hari pertama, Rabu (28/2/2024).
“Untuk kesempatan rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional hasil penghitungan suara itu akan kita mulai dari PPLN, pemilu di luar negeri, karena yang sudah relatif siap. Dari 128 PPLN, sudah hadir 120,” tukas Hasyim di Kantor KPU, Jakarta.
Hasyim menuturkan pada hari ini juga dirinya dan semua komisioner KPU harus diperiksa oleh DKPP.
Pemeriksaan itu terkait dugaan pelanggaran kode etik atas kebocoran data Pemilu. Hasyim pun langsung menskors rapat pleno, meskipun baru saja membukanya.
“Perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini Rabu tanggal 28 Februari 2024, kami semua anggota KPU mendapat panggilan sidang dari DKPP yang dijadwalkan jam 9 pagi tadi,” ujarnya.
Hasyim juga meminta maaf karena menskors rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara.
“Kami mohon maaf mohon izin rapat pleno ini kita skors terlebih dahulu karena kami bertujuh harus menghadiri sidang sebagai teradu dalam sidang DKPP,” ujarnya.
KPU seharusnya mulai melakukan pleno rekapitulasi penghitungan suara pada hari ini. KPU mengungkapkan pleno rekapitulasi penghitungan suara Pilpres di tingkat kecamatan sudah mencapai 74,25 persen atau sudah dilakukan di 5.403 Kecamatan.
Angka itu merupakan data termutakhir KPU per tanggal 27 Februari 2024 pukul 02.00 WIB.
Pleno tingkat kecamatan dimulai dari 15 Februari hingga 2 Maret 2024. Dengan demikian, pleno tersebut harus selesai dilakukan dalam waktu 4 hari lagi.
Sementara itu, sebanyak 1.021 kecamatan atau 14,03 persen lagi belum melakukan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
Selain tingkat kecamatan, pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilpres juga sudah dilakukan di 127 PPLN atau 99,21 persen. Sementara sisanya, yaitu 1 PPLN masih dalam proses pleno rekapitulasi.(ANT)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
