Pilpres 2024 kian jorok. Dua tiga hari pasca pencopotan Kiai Marzuki Mustamar dari Ketua PWNU Jatim — yang kemudian direspon secara keras nahdliyyin — kini tiba-tiba muncul ribuan relawan Gus Ipul mendukung Prabowo-Gibran.
RUANGPOLITIK.COM – Doktor M Sholeh Basyari, Direktur Ekskutif CSIIS (Center for Strategic on Islamic and International Studies) mengungkapkan ada sejumlah hal yang layak diajukan sebagai reasoning untuk memotret hal tersebut.
Pilpres 2024 kian jorok. Dua tiga hari pasca pencopotan Kiai Marzuki Mustamar dari Ketua PWNU Jatim — yang kemudian direspon secara keras nahdliyyin — kini tiba-tiba muncul ribuan relawan Gus Ipul mendukung Prabowo-Gibran.
“Relawan ini bisa disebut sebagai relawan paling rapi, paling jumbo. Relawan yang mampu mengkonsolidasi diri dengan sangat terorganisir. Saya melihat relawan ini “tidak biasanya’ terutama jika dihubungkan dengan peristiwa pencopotan Kiai Marzuki,” demikian Doktor M Sholeh Basyari, Direktur Ekskutif CSIIS (Center for Strategic on Islamic and International Studies) kepada RuPol melalui pesan singkat, Kamis (4/1/2024).
Menurut Dr M Sholeh, ada sejumlah hal yang layak diajukan sebagai reasoning untuk memotret hal tersebut. ”Pertama, jika benar relawan Gus Ipul adalah binaan langsung sekretaris jenderal PBNU Saifullah Yusuf, Gus Ipul tidak beda dengan pengurus yang lain: Maka wajib cuti atau mencutikan dirinya,” tegasnya.
Kedua, lanjutnya, patut disayangkan keberadaan relawan Gus Ipul ini (meski ada sejak pencalonan Gus Ipul sebagai Cagub Jatim), baru terendus dua-tiga hari pasca pencopotan Kiai Marzuki dari PWNU Jatim. Selama ini orang tidak melihat ada relawan Gus Ipul.
“Hal ini menginspirasi sejumlah fihak mengembangkan spekulasi bahwa Gus Ipul berpolitik secara jorok. Satu sisi secara “zalim” mencopot Kiai Marzuki, di sisi lain dia menari-nari sambil menguasai panggung sekaligus menendang orang lain untuk ikut menari di panggung yang sama,” tukasnya.
“Ketiga, Gus Ipul idealnya menjelaskan ke publik, siapa saja motor utama relawannya? Adakah pelibatan struktur NU? Kalau ada, sebagaimana prinsip kesetaraan, maka mereka pun wajib cuti, dan harus fair: Melepas atribut NU. Pencopotan Kiai Marzuki harus benar-benar sebagai pembelajaran bagi semua tentang pentingnya menghormati aturan main. Ini baru fair,” urainya.
Keempat, tegas dosen di sejumlah perguruan tinggi NU ini, bangunan “aristokrasi” NU yang mewujud dalam kultur keta’dziman kiai-santri, struktural-kultural, serta sesama pengurus NU, bukanlah fasisme dalam bentuk lain.
“Aristokrasi NU dibangun di atas kaidah fiqh “tasharuf al imam ‘ala ummah manuth bi al mashlahah”, kebijakan pengurus atas pengurus di bawahnya dan juga pada warga, bergantung pada seberapa besar manfaat yang bisa dirasakan. Oleh karena itu, siapapun tokohnya, kalau tidak memberi manfaat secara adil bagi kaum nahdliyyin, hakekatnya dia menggerogoti aristokrasinya sendiri,” tandasnya.(BJP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
