RUANGPOLITIK.COM — Pemilu 2024 menjadi ujian berat bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), karena hasil berbagai lembaga survei, elektabilitas partai tersebut di bawah ambang batas parlemen.
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) periode 10-17 November 2023, elektabilitas partai yang dideklarasikan pada 5 Januari 1973 tersebut hanya 2,7 persen, jauh tertinggal oleh PAN yang meraih skor 6,4 persen.
Bahkan, masih berdasarkan hasil survei IPO pada responden kelompok milenial, elektabilitas PPP semakin merosot, hanya 1,0 persen. Begitupun dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada awal Desember ini, elektabilitas PPP masih di bawah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4,0 persen. Survei LSI elektabilitas PPP hanya 2,3 persen.
Hasil survei Indikator Politik periode 23 November–1 Desember, PPP pun terancam tidak lolos ke parlemen karena hanya meraih skor 2,6 persen. Demikian pun dari hasil lembaga survei Political Statistics periode 27 November-5 Desember 2023, elektabilitas partai yang kini dinakhodai Mardiono hanya 3,1 persen.
Potensi kegagalan PPP meraih suara pada Pemilu 2024 ini menurut Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah karena kegagalan elit partai berlogo ka’bah tersebut.
“PPP alami masa paling memprihatinkan, karena ini partai bersejarah, punya peluang suara yang cukup besar, pemilih kita mayoritas muslim dan sangat dominan, tetapi PPP tidak berhasil mendapatkan peluang itu, ini jelas kegagalan elitnya,” ujar Dedi kepada wartawan, Minggu, 10 Desember 2023.
Menurutnya, dengan kondisi elektabilitas yang jeblok saat ini, elit PPP semestinya piawai memilih partner koalisi, sehingga tidak membuat elektabilitas partai tersebut terus di bawah ambang batas parlemen.
“Sebagai partai yang terancam gagal ke parlemen, PPP seharusnya lebih berhati-hati memilih koalisi, menjadi persoalan jika mereka justru melawan koalisi penguasa, PPP bisa saja punah dan tidak bisa ikuti Pemilu di periode-periode mendatang,” pungkasnya.(ASY)