RUANGPOLITIK.COM – Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali dikritik oleh capre nomor urut 1 Anies Baswedan. Dia mengatakan, tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru, tapi justru ketimpangan dengan daerah sekitarnya.
Terkait IKN, Anies menyebut jika tujuannya memeratakan Indonesia, maka yang harus dilakukan yakni membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia. Karena itulah, Anies menilai apa yang dilakukan pemerintah dengan membangun IKN justru bermasalah dan tidak nyambung dengan tujuannya.
Ini lantas ditanggapi oleh juru bicara Partai Demokrat Irwan. Dia menilai bahwa Anies mencla-mencle terkait pembangunan IKN. Menurutnya, sikap anies ini tidak konsisten. Sebab, sekali waktu Anies mengatakan bahwa IKN ini amanah UU dan siapapun presidennya harus melaksanakan.
Namun dikatakan Irwan kalau di sisi lain, IKN tidak masuk dalam visi misi Anies yang didaftarkan ke KPU RI.
“Bahkan Anies mengatakan IKN justru langkah pemerintah yang bermasalah,” kata Irwan kepada awak media, Rabu (22/11/2023).
Menurutnya, logika Anies yang hendak memeratakan pembangunan dan membangun semua kota di Indonesia memperlihatkan pemikiran yang tidak strategis. Pasalnya, Anies tidak tahu beda antara membangun kota dengan membangun ibu kota baru.
“Logika Anies yang membandingkan dengan membangun 1 Ibu Kota Baru dengan membesarkan seluruh kota di Indonesia itu justru mengkonfirmasi bahwa Anies bukan strategic leader. Anies bahkan tidak tahu membedakan pembangunan kota dengan pembangunan ibu kota baru,” ucapnya.
Irwan mengatakan, IKN merupakan sebuah transformasi ekonomi dan peradaban bangsa. Dia menegaskan bahwa IKN pun bisa menjadi jembatan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 mendatang dengan tetap bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“IKN adalah sebuah transformasi ekonomi dan peradaban bangsa bukan sekedar memindahkan pemerintahan dari Jakarta ke Kaltim. IKN justru bisa menjadi jembatan negeri yang memastikan visi Indonesi Emas 2045 bisa tercapai,” tegasnya.
“Muara IKN adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi jika melihat kontribusi ekonomi daerah timur baru 15 persen terhadap perekonomian Indonesia. Pemindahan ini merupakan salah satu strategi untuk menggeser porsi pertumbuhan pembangunan semua bidang dari barat, lebih ke timur,” tambah Irwan.
Editor: M. R. Oktavia
(Rupol)
