RUANGPOLITIK.COM – Adanya dugaan perangkat desa yang dimobilisasi agar tidak netral dan mendukung salah satu capres-cawapres tertentu di Pemilu 2024 membuat banyak pihak angkat biacara. Selain Puan Maharani, Gubernur DIY Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X juga angkat bicara.
Sultan HB X mengatakan, dirinya tak bisa mengomentari perangkat desa yang dimobilisasi tersebut. Menurutnya, itu adalah urusan peserta pemilu.
“Saya tidak bisa berkomentar soal itu (perangkat desa yang dimobilisasi mendukung salah satu capres-cawapres), itu urusan peserta pemilu,” kata Sultan di sela menghadiri deklarasi damai di Yogyakarta Selasa (21/11/2023).
Meski begitu Sultan mengatakan, dirinya sudah berkumpul dengan semua perangkat desa untuk mengambil sikap netral di Pemilu 2024 mendatang. Dikatakan Sultan, ini memiliki tujuan agar tidak terjadi perpecahan di masyarakat.
“Yang jelas saya sudah men-declare perangkat desa (di Yogya) harus netral dalam pemilu,” kata Sultan.
Dia mengatakan, akan memberikan sanksi bagi perangkat desa di Yogyakarta yang terbukti melanggar komitmen netralitas di Pemilu 2024. Namun Sultan HB X tidak menyebutkan apa sanksinya, sebab tidak ingin dikira mengancam.
Bukan hanya perangkat desa, Sultan HB X pun mengatakan, netralitas juga harus ditaati oleh ASN di Yogyakarta.
“Karena sudah disepakati bersama (untuk netral), maka jika terjadi pelanggaran, kami bisa menindak, kan gitu,” kata dia.
Sebelumnya diketahui pada hari Minggu (19/11/2023), ribuan perangkat desa menghadiri acara deklarasi dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno.
Ribuan perangkat desa tersebut tergabung dalam kelompok Desa Bersatu.
Editor: M. R. Oktavia
(Rupol)
