Ia kemudian membandingkan dengan Pasal 47 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK. Beleid itu mengatur hakim terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran berat harus dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.
RUANGPOLITIK.COM – Hendarsam mengutip salah satu poin putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023.
Putusan itu memerintahkan Anwar dicopot sebagai Ketua MK namun tetap menjadi hakim konstitusi.
Ketua Umum Advokat Lingkar Nusantara (Lisan) Hendarsam Marantoko melaporkan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie ke Dewan Etik MK.
Salah satu alasannya, terkait keputusan MKMK yang memberhentikan eks Ketua MK Anwar Usman dari jabatannya.
“Ada perbedaan secara objek yaitu kaitannya politik, tapi sifatnya politis,” kata Hendarsam dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk “Prof Jimly, Prahara MK Belum Usai?” Minggu, (12/11/2023).
Ia kemudian membandingkan dengan Pasal 47 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK. Beleid itu mengatur hakim terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran berat harus dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.
“Kenapa (Anwar) cuma diturunkan jabatannya? Labeling pelanggaran berat jadi sanksi sosial, tapi terbelenggu tidak bisa melakukan pembelaan,” papar Hendarsam.
Hendarsam menilai keputusan MKMK itu politis sehingga menjadi dasar melaporkan Jimly. Namun, dia menghargai perbedaan pandangan dan persepsi masing-masing pihak.
“Harus kita pahami bersama kita ini termasuk Lisan menyayangi MK. Caranya macam-macam, ada yang mendukung proses dan putusan di MK, ada yang kontra,” tukasnya.
Menurut Hendarsam, pelaporan Jimly bukti kecintaan Lisan agar MKMK semakin baik. Cara lainnya, yakni dengan mengkritik dan memberi koreksi.
“Supaya ke depan memang benar MK baik dalam proses hukum acara dan materiel dan dapat formulasi tepat,” ujarnya.
Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dilaporkan ke Dewan Etik MK atas dugaan pelanggaran kode etik. Jimly dilaporkan sehubungan putusannya untuk memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK.
Laporan ini diajukan oleh Ketua Umum Advokat Lisan Hendarsam Marantoko. Ia menilai putusan MKMK Nomor 2 Tahun 2023 tersebut tidak berdasar lantaran tidak menguraikan terkait intervensi dan hanya berdasarkan asumsi bukan fakta persidangan.
“Ketua MKMK telah memberikan Putusan No.2/MKMK/L/ 11 /2023 jang pada intinya Ketua MKMK tidak menguraikan terkait dengan intervensi dari pihak luar, siapa yang melakukan intervensi, pihak mana yang intervensi,” kata dia di Jakarta, Kamis, 9 November 2023.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
