Oleh: Donny Magek Piliang
(Pemerhati Sosial)
RUANGPOLITIK.COM — Denai dapat broadcast melalui nomor Whastapps terkait pameran UMKM di Hotel Borobudur Jakarta Pusat. Pelaksanaan acara pameran (manggaleh setiap Minggu) mulai awal bulan lalu sampai 31 Oktober mendatang.
Menurut info yang denai dapat manggaleh dengan judul pameran di hotel berbintang tersebut tidak pula gratis, tapi standnya berbayar dengan impian akan banyak pembeli datang dari kalangan menengah atas karena acaranya diadakan di sebuah hotel bintang 5 Jakarta.
Namun apa lacur, kenyataannya mimpi tinggal mimpi, sesuai broadcast yang denai terima itu, para pedagang yang merupakan pelaku UMKM dari Sumbar itu ‘tapakiak’ juga karena dagangan yang mereka jajakan belum juga laku, padahal waktu manggaleh tinggal sehari lagi di akhir pekan Oktober nanti.
Jika barang dagangan tak laku, mereka akan membawa pulang kembali dagangannya.
Inilah sebetulnya problem nyata pelaku UMKM khususnya di Sumbar, pemda terlihat tidak serius membina mereka, gembar gembor pemda untuk meningkatkan dan perhatian terhadap pelaku UMKM baru sebatas jargon, belum menyentuh akarnya.
Dari mulai modal, produksi sampai penjualan mereka lakukan sendiri, pemda hanya memberikan pelatihan dan pelatihan cara produksi, setelah mereka ikuti pelatihan, mereka produksi dengan modal seadanya lalu mereka jual sebisanya. Syukur-syukur ada yang membeli kalau tidak ya terima nasib.
Seharusnya Pemda melakukan pembinaan bukan sebatas pelatihan, tapi bagaimana memudahkan mereka mendapatkan modal dan mendekatkan mereka dengan pembeli. Secara kebijakan pemerintah sudah mengucurkan KUR namun program KUR itu tidak segampang itu pula mereka mendapatkannya.
Pameran atau sejenisnya tidaklah efektif untuk pemasaran produk, apalagi bagi mereka yang harus membayar stand, jangankan untung balik modal pun tidak mereka dapatkan, karena untuk sewa stand mereka harus mengeluarkan uang 3-5 juta rupiah setiap acara pameran (manggaleh).
Beruntung bagi pelaku UMKM yang mengikuti acara pameran yang di sponsori oleh pemda, tapi yang mendapatkan fasilitas itu, ya itu ka itu saja, mereka yang dekat dengan gubernur/bupati atau walikota dari mulai transportasi, akomodasi, konsumsi bahkan mendapatkan uang saku selama mengikuti acara tersebut.
Sudah seharusnya pemda mulai memikirkan dan melakukan inovasi bagaimana cara memberdayakan pelaku UMKM ini ke depan. Terbukti pola lama dengan cara mengadakan/mengikutkan mereka dalam acara pameran tidak berdampak positif.
Pemerintah khususnya di Sumbar bisa belajar (jangan hanya sekedar study banding) bagaimana pemda Pekalongan, Jogya, Solo dan daerah lain memberdayakan UMKM, kapan perlu belajarlah ke negeri cina sana sesuai dengan anjuran agama.
Seperti kita ketahui produk cina yang saat ini membanjiri pasar di Indonesia adalah hasil dari produksi UMKM masyarakat mereka.
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
