Dia menuturkan masyarakat bisa melihat kinerja Gibran di Solo selama ini. Dia mengatakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sudah menunjukkan karakter kepemimpinan yang di atas rata-rata.
RUANGPOLITIK.COM – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman membela Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang disebut belum layak maju sebagai calon wakil presiden oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Habib mengatakan semua orang bebas berpendapat di negara demokrasi. Namun, ia menyebut Gerindra mendapatkan banyak pandangan yang berbeda soal Gibran.
“Silahkan saja beliau berkomentar seperti itu, ini adalah negara demokrasi, setiap orang memiliki kebebasan konstitusional untuk menyampaikan pendapatnya. Di sisi lain kami menyerap banyak pendapat yang berseberangan,” kata Habib saat dihubungi, Sabtu (21/10).
Menurut Habib, periode jabatan sebagai wali kota tidak bisa dijadikan patokan seseorang belum berpengalaman.
Dia menuturkan masyarakat bisa melihat kinerja Gibran di Solo selama ini. Dia mengatakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sudah menunjukkan karakter kepemimpinan yang di atas rata-rata.
“Semua orang tahu bahwa pembangunan di kota Surakarta begitu maksimal, rakyatnya pun sangat puas akan kepemimpinan beliau,” katanya.
Selain itu, ia mengatakan Gibran banyak mendapat simpati masyarakat karena rendah hati, santun, ramah, dan komunikatif. Anggota DPR RI itu mengatakan stigma ‘bocah ingusan’ yang justru dijadikan cambuk semangat oleh Gibran.
“Pandangan-pandangan yang meremehkan anak muda, dengan stigma bocil, bocah ingusan, belum mampu dan lain sebagainya akan menjadi cambuk bagi Mas Gibran untuk semakin membuktikan karakter kepemimpinannya,” kata dia.
Diberitakan, Ahok berpendapat Gibran belum berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Menurutnya, Gibran belum berpengalaman dan kerjanya belum teruji.
“Gibran belum teruji dan berpengalaman. Jadi wali kota saja baru dua atau tiga tahun. Dia belum teruji,” kata Ahok dalam keterangan tertulis, Jumat (20/10).
Ia mengatakan untuk mengurus negara sebesar Indonesia, setidaknya harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi.
Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap.
“Kalau belum punya pengalaman dan anda maju presiden atau wakil presiden, nanti anda nggak ngerti. Ini bukan soal belajar atau coba-coba lho. Ini negara dipertaruhkan untuk menjadi negara maju di tahun 2045, mana boleh kita kasih ke orang yang coba-coba,” ucapnya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
