Mundur dari jabatan Mentan merupakan perintah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, setelah menerima laporan dari SYL yang dikabarkan menjadi tersangka di KPK. Surya Paloh meminta SYL menghadap Jokowi untuk mengajukan pengunduran diri.
RUANGPOLITIK.COM – Syahrul Yasin Limpo atau SYL mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian (Mentan) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena terlibat proses hukum di KPK. Perombakan kabinet atau reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju kini di depan mata.
Syahrul mendatangi gedung Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Kamis (5/10), mengajukan pengunduran dari posisi Menteri Pertanian. Syahrul menilai proses hukum yang dihadapinya serius sehingga mengundurkan diri dari jabatan Mentan.
“Saya sore hari ini datang meminta waktu Bapak Presiden dan diberi kesempatan melalui Mensetneg Pak Pratik untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai menteri,” kata SYL.
“Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya selalu siap menghadapi secara serius,” imbuh dia.
Mundur dari jabatan Mentan merupakan perintah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, setelah menerima laporan dari SYL yang dikabarkan menjadi tersangka di KPK. Surya Paloh meminta SYL menghadap Jokowi untuk mengajukan pengunduran diri.
Bukan tanpa alasan Paloh meminta SYL mundur dari Mentan. Paloh ingin SYL fokus menghadapi penyidikan terhadapnya.
“Agar apa, agar sekali lagi memberikan penghormatan terhadap upaya penyidikan yang sedang berlangsung terhadap dirinya agar dia penuh konsentrasi,” imbuh dia.
Jokowi Cari Mentan Baru
Surat pengunduran diri Syahrul lantas disikapi oleh Kementerian Setneg. Pratikno menyebut Menteri Pertanian pengganti SYL segera dicari.
“Tentu saja kita harus mencari orang yang melaksanakan tugas sebagai Menteri Pertanian,” kata Pratikno di Kementerian Setneg usai menerima SYL yang didampingi Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.
Ditanya apakah wakil menteri pertanian akan menjalankan tugas menteri sementara, Pratikno menegaskan keputusan tersebut ada di tangan Presiden Jokowi.
“Nanti dulu kan itu nanti keputusan Bapak Presiden,” ujar Pratikno.
Pratikno juga menjawab pertanyaan soal peluang wakil dari PDIP yang akan menggantikan SYL di Kementerian Pertanian. PDIP baru-baru ini menggelar Rakernas IV bertemakan kedaulatan pangan dengan mengundang para petani.
“Surat aja baru kita terima. Saya akan melaporkan dulu kepada Bapak Presiden. Nanti tindak lanjutnya kami kabarkan segera,” ujar Pratikno.
Kabar Reshuffle
Kabar reshuffle kabinet menteri Jokowi memang santer pada pekan ini. Partai Demokrat dikabarkan bakal masuk kabinet Jokowi, namun belum diketahui posisi menteri apa yang akan diisi.
Isu reshuffle kabinet mencuat buntut pertemuan Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor beberapa waktu lalu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengaku mendengar sekilas kabar tawaran kursi kepada Demokrat.
“Kabar itu selentingan saya dengar. Namun apakah itu sesuatu yang pasti, tentu Pak Jokowi dan Pak SBY yang persis mengetahuinya. Biarlah urusan pergantian menteri sepenuhnya menjadi wewenang Presiden Jokowi. Kita junjung tinggi konstitusi yang menegaskan bahwa kita menganut prinsip presidensial, di mana Presiden memiliki wewenang penuh dalam menentukan kabinetnya,” kata Said kepada wartawan, Rabu (4/10).
Apakah pertemuan SBY dan Jokowi membahas Demokrat masuk ke kabinet alias reshuffle? Jokowi mengatakan ada pembahasan mengenai 2024 dalam pertemuan itu.
“Hari Senin ya? Senin sore. bertemu hampir satu jam. ya silaturahmi berbincang-bincang. Terutama mengenai 2024, yang dibicarakan apa? Rahasia,” kata Jokowi usai membuka Pameran Inacraft in October 2023, di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10).
Jokowi kemudian ditanya lagi apakah ada pembahasan soal kader Demokrat bakal masuk ke kabinet Indonesia Maju. Jokowi cuma bilang rahasia.
“Rahasia,” katanya.
Sementara itu, Partai Demokrat tak banyak bicara soal kabar bakal gabung kabinet Jokowi. Demokrat tak ingin berandai-andai gabung pemerintahan Jokowi.
“Kami tak ingin menanggapi terlalu jauh pernyataan Pak Said Abdullah, apalagi hanya mendengar sekilas. Kami juga tak ingin berandai-andai merespons wacana tersebut,” ujar Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Rabu (4/10).
Peluang Reshuffle
Direktur Eksekutif IndoStrategic Ahmad Khoirul Umam mengatakan Jokowi memang sering melakukan reshuffle kabinet pada Rabu Pon. Di mana, dalam tradisi Jawa diyakini sebagai simbol keberuntungan seseorang dalam mengambil keputusan.
“Reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Selama ini Presiden Jokowi memang sering melalkkan reshuffle pada hari Rabu Pon, tepat weton kelahirannya, yang dalam tradisi Jawa, diyakini sebagai simbol keberuntungan seseorang dalam mengambil langkah dan keputusan,” kata Khoirul kepada wartawan, Selasa (3/10).
Menurut Umam, sejatinya saat ini sudah nampak jelas ‘sense of urgency’ yang dimiliki Jokowi untuk segera melakukan reshuffle kabinet. Indikasinya, kata Umam, salah satunya ada menteri yang tengah menghadapi masalah hukum.
“Saat ini, Presiden Jokowi tampaknya sudah memiliki sense of urgency untuk segera melakukan reshuffle kabinet. Ada tiga indikasi dasar. Pertama, ada menteri yang tampaknya sedang menghadapi masalah hukum. Sehingga penghentian menteri dari pos jabatannya hanya tinggal menunggu waktu,” kata Umam.
Kemudian, kata Umam, ada sejumlah pos menteri yang perlu dievaluasi pasca manuver partai koalisi seperti NasDem dan PKB. Umam mengaku menerima informasi spekulatif dua pos jatah menteri dari dua partai itu yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan terkena evaluasi.
“Ada sejumlah pos menteri yang perlu dievaluasi terutama pasca manuver politik koalisi, di mana partai-partai di Koalisi Perubahan seperti NasDem dan PKB kini sudah semakin lantang dan berani menunjukkan garis perbedaannya dengan kebijakan pemerintah. Untuk itu, menurut informasi spekulatif, dua pos jatah menteri dari NasDem, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK, akan terkena evaluasi Jokowi,” ujarnya.
Tak hanya itu, Umam menilai Jokowi juga penting me-reshuffle menteri-menteri yang akan maju di kontestasi capres dan cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal itu dilakukan untuk menjaga ritme kerja pemerintahan.
“Ketiga, ada sejumlah menteri yang diperkirakan akan maju sebagai kontestan capres-cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang. Untuk menjaga ritme kerja pemerintahan, maka reshuffle tahap akhir di era pemerintahan Jokowi menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan segera,” ujar Umam.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
