MFP dipimpin oleh Pita Limjaroenrat kelahiran 1980, 14 tahun lebih tua dari Kaesang Pangarep (lahir 1994). Lulusan Universitas Thammasat (Fakultas Perdagangan dan Akutansi), Universitas Harvard (M.P.P.), Institut Teknologi Massachusetts (M.B.A.).
RUANGPOLITIK.COM – Kaesang Pangarep resmi menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Media sosial pun diramaikan dengan kabar tersebut. Seperti diketahui, partai ini didominasi oleh anak muda.
Saat wawancara dengan sejumlah wartawan, Kaesang sempat menyinggung Partai Move Forward (MFP) yang jadi pemenang pemilu di Negeri Gajah Putih dan disebut-sebut pula sebagai Partai Anak Muda Thailand.
Sejumlah pegiat media sosial pun membahas pernyataan Kaesang ini. Salah satunya disampaikan oleh akun @BosPurwa di aplikasi X (Twitter).
Lalu seperti apa MFP di Thailand?
Perlu diketahui, hal yang mendasar dan prinsip dari MFP di Thailand adalah partai anak muda yang kontra terhadap rezim. Sementara PSI sebarisan dengan rezim. MFP mengusung agenda perubahan sementara PSI mengusung agenda keberlanjutan
MFP dipimpin oleh Pita Limjaroenrat kelahiran 1980, 14 tahun lebih tua dari Kaesang Pangarep (lahir 1994). Lulusan Universitas Thammasat (Fakultas Perdagangan dan Akutansi), Universitas Harvard (M.P.P.), Institut Teknologi Massachusetts (M.B.A.).
Karier Pita Limjaroenrat sebagai politikus diawali dengan menjadi Anggota DPR Thailand. Sementara Kaesang Pangarep sendiri lulusan Anglo-Chinese School International dengan program studi International Baccalaureat. Setelahnya ia berkuliah di University of Social Sciences, Singapura. Persamaan keduanya sama-sama pengusaha.
Dikutip dari berbagai sumber, berikut fakta-fakta mengenai MFP:
Janjikan reformasi rezim militer
Salah satu janji politik yang digaungkan MFP adalah perubahan terhadap pemerintahan militer di negara itu.
Dilansir dari The Diplomat, MFP berjanji mengakhiri wajib militer dan menghancurkan pusat-pusat “kekuatan monopoli” di Thailand.
Partai ini bahkan berani menyerukan perubahan terhadap undang-undang lese-majeste, langkah yang dinilai paling sensitif dan kontroversial di negara tersebut.
Undang-undang lese-majeste sendiri merupakan UU yang mengkriminalisasi mereka yang mengkritik raja maupun keluarga kerajaan Thailand. Pada akhir 2020 dan awal 2021, UU ini digunakan untuk menyasar penyelenggara demonstrasi pro-demokrasi di negara tersebut.
Dukung demokrasi
Usai hasil penghitungan sementara menunjukkan kemenangan bagi MFP, Pita menegaskan kesiapannya menjabat sebagai PM Thailand.
Dalam pidatonya, Pita mengatakan siap mendengarkan pendapat yang berbeda saat menjadi PM di masa depan. Ia juga menegaskan bakal mendukung dan melanjutkan perjuangan demokrasi di Thailand.
“Kami siap menghormati dan melanjutkan perjuangan demokrasi semua pihak di masa lalu. Pada saat yang sama, kami juga siap memulihkan kepercayaan pada sistem demokrasi dan parlementer, menciptakan transparansi dan efisiensi dalam politik Thailand, termasuk setiap anggota DPR,” tutur Pita, dikutip Channel News Asia.
Sasar generasi muda
Sejumlah analis menggambarkan MFP bakal menjadi “pengubah permainan” karena langkah beraninya menggoyang sistem konservatif Thailand.
Rencana reformasi militer, ekonomi, desentralisasi kekuasaan, hingga reformasi monarki seakan menjadi angin segar bagi masyarakat muda Thailand yang haus perubahan.
Hal itu pun dibuktikan dalam jajak pendapat yang menunjukkan Pita menjadi sosok perdana menteri paling diinginkan karena upaya MFP tersebut.
Raihan suara generasi muda ini juga dikarenakan MFP adalah partai yang diinisiasi dan dipimpin oleh pemuda.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
