Golkar dan PAN masih bisa berubah. Satu saja bergabung, Sandi-AHY bisa menjadi kontestan baru. Bisa pula AHY bergabung ke PDIP. Artinya, ada kemungkinan perubahan besar-besaran dalam koalisi.
RUANGPOLITIK.COM – Penentuan bakal calon wakil presiden (bacawapres) makin alot. Komposisi koalisi kemungkinan akan terus bergerak.
Keputusan PKB bergabung dengan Nasdem dan PKS mengubah konstelasi menuju Pilpres 2024. Belum lagi, PPP sudah mengusulkan poros baru, Sandiaga Uno – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Golkar dan PAN masih bisa berubah. Satu saja bergabung, Sandi-AHY bisa menjadi kontestan baru. Bisa pula AHY bergabung ke PDIP. Artinya, ada kemungkinan perubahan besar-besaran dalam koalisi.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpendapat, terpilihnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres Anies Baswedan sedikit banyak bakal memengaruhi poros lain.
Sangat mungkin kedua capres lain, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, akan berebut sosok cawapres yang merepresentasikan nahdliyin dan Jawa Timur. Di antaranya, Khofifah, Mahfud MD, dan Yenny Wahid.
Dia juga memprediksi terciptanya poros baru. Bisa jadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat, jika sama-sama merasa dikecewakan karena cawapres jagoan mereka tak terakomodasi, akan bergandengan tangan.
Tapi, lanjut Agung, poros baru tersebut perlu bekerja keras karena memulai semua dari awal. ”Ada peluang, tapi kecil. Bisa jadi hanya pelengkap,” terangnya.
Pengamat politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Sukri Tamma juga menilai pada dasarnya koalisi terbentuk karena ingin menang. Sehingga, jika potensi kemenangan berpeluang lewat koalisi baru, maka Demokrat bisa membuat poros itu.
Kondisi ini memberikan warning kepada partai politik, bahwa hitungan mereka tidak berhenti pada syarat meloloskan calon kandidatnya pada 14 Februari. Tetapi juga harus mulai berhitung untuk putaran kedua.
“Jika ada tiga poros atau bahkan empat, maka pasti masuk dua putaran. Jadi koalisi yang terbangun bukan hanya berhitung untuk lolos ke pencalonan, tetapi harus berhitung dengan potensi dua putaran,” kata dia.
Dalam konteks Demokrat, jika mereka masih ingin tetap bertarung, maka dua pilihan itu jalannya. Bergabung dengan koalisi yang sudah ada atau membentuk poros koalisi baru. Jika bergabung ke koalisi, maka akan melihat lagi seperti apa untung ruginya.
”Kalau Demokrat bergabung bersama PDIP, bisa saja. Apalagi AHY sempat masuk radar PDIP untuk pendamping Ganjar. Tapi perlu dilihat juga hubungan SBY dan Megawati. Khususnya Megawati, apakah sudah menerima kondisi lalu atau bagaimana,” lanjutnya.
Sementara jika ingin bergabung ke kubu Prabowo Subianto, risiko yang harus diterima Demokrat adalah mengurungkan niat mendorong AHY sebagai wakil. Sebab, Prabowo sendiri sudah santer dikaitkan menggandeng Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming.
Namun jika ingin membangun poros baru, Demokrat masih punya sejumlah peluang. Termasuk menggaet PKS dan PPP, yang sampai saat ini dinilai cukup longgar.
”Bisa saja mengajak PKS atau PPP, meski hasil muktamar PPP menyatakan bergabung dengan PDIP, tapi sangat longgar. Kalau Demokrat gabung dengan PPP, di situ ada AHY dan Sandiaga Uno yang layak disandingkan. Nah kalau PKS juga jomlo, bisa ditarik karena memang Demokrat butuh partai lain,” terangnya.
Dua partai parlemen itu yang sangat mungkin diajak Demokrat. Sebab partai lain kondisinya cenderung solid dengan koalisi yang audah ada.
”Kalau partai lain cenderung solid. PAN dan Golkar solid ke Gerindra. PDIP yang mampu mengusung sendiri ya tidak begitu peduli dengan PPP. Nah, nanti kalau ada putaran kedua, barulah ada lobi lagi. Jadi partai yang usungannya kalah, maka akan mencari cantolan,” tutupnya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
