Sedangkan rencana kebijakan pemberlakuan work from home (WFH) bagi pegawai BUMN, Erick mengaku masih mengkaji dengan pihak pihak terkait.
RUANGPOLITIK.COM —Polusi udara di DKI Jakarta belakang ini sangat buruk dan salah satu sumber pemicunya dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.
Menteri BUMN Erick Thohir mengaku telah menegur keras PT PLN.
“Karena polusi udara ini kan tentu ada tiga. Kendaraan, industri dan power plant. Saya sudah cek PLN langsung kemarin saya tegur keras,” kata Erick Thohir di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (16/8/2023).
Menurut Erick Thohir, sejatinya PLN dari tahun 2017 sudah menjaga efek polusi itu. Mereka sudah memasang alat deteksi polusi udara.
Kemudian, kata Erick, pihak Kementerian BUMN sudah memiliki rencana bermigrasi ke kendaraan listrik, tetapi membutuhkan waktu dan dana yang tidak sedikit.
“Untuk membeli mobil listrik ini 20.000. Jadi nggak mudah harus antre,” ucapnya.
Lalu Erick menekankan pada masyarakat agar mobilitas menggunakan moda transportasi publik seperti MRT dan LRT untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.
Sedangkan rencana kebijakan pemberlakuan work from home (WFH) bagi pegawai BUMN, Erick mengaku masih mengkaji dengan pihak pihak terkait.
“Saya masih review. Satu atau dua minggu lagi untuk kebijakannya,” ucapnya.
Selain itu, Erick mendorong kegiatan ekonomi rendah karbon dengan menggunakan sumber daya secara efisien dan berkeadilan sosial atau dengan kata lain mendorong green economy.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Negara untuk membahas isu polusi udara yang semakin memburuk di wilayah Jabodetabek, pada Senin (14/8/2023) lalu.
Dalam pembukaan rapat, Jokowi menjelaskan bahwa kualitas udara di Jabodetabek telah mengalami penurunan yang signifikan selama pekan terakhir.
Menurutnya, hal ini disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan serta aktivitas industri yang masih mengandalkan energi fosil, terutama batu bara.
Dalam rapat ini, Jokowi menyampaikan sejumlah arahan untuk mengatasi masalah kualitas udara di Jabodetabek.
Untuk tindakan jangka pendek, pemerintah akan mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan intervensi kebijakan, termasuk rekayasa cuaca, peningkatan ruang terbuka hijau, dan promosi kerja hibrida, baik dari kantor (WFO) maupun dari rumah (WFH).
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
