Mahfud MD mengatakan tujuan dari asesmen tersebut untuk memastikan kegiatan belajar dan mengajar di Al Zaytun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
RUANGPOLITIK.COM —Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di Al Zaytun, termasuk tenaga pendidiknya.
Tim pengevaluasi terdiri dari Kemenag dan didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
“Menugaskan Menteri Agama didampingi oleh Gubernur Jawa Barat dan Bareskrim Polri untuk melakukan pendampingan kepada Pondok Pesantren Al Zaytun agar pendidikan kepesantrenan yang berjalan sehari-hari sampai saat ini itu dijamin keberlangsungan-nya,” kata Mahfud MD saat menyampaikan hasil rapat kepada wartawan di Jakarta, Kamis 3 Agustus 2023.
Mahfud MD mengatakan tujuan dari asesmen tersebut untuk memastikan kegiatan belajar dan mengajar di Al Zaytun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Oleh sebabnya, Mahfud MD berharap para santri tidak panik dan mengkhawatirkan nasib Ponpes Al Zaytun. Pasalnya, Mahfud MD menambahkan akan memberikan hak-hak para santri dan warga pesantren.
“Warga Pesantren jangan panik. Hak-haknya diberikan sepenuhnya dan dilindungi. Kalau ada sesuatu yang menyimpang dari pemberian perlindungan atas hak konstitusional, ini supaya disuarakan sehingga kami yang di Jakarta bisa mendengar apa itu benar apa tidak,” kata dia.
Sejumlah menteri yang hadir dalam rapat itu di antaranya Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Kemudian, ada juga pejabat dari Bareskrim Polri.
PBNU Siap Tampung Siswa Al Zaytun
PBNU mengaku siap menampung siswa siswi Pondok Pesantren Al Zaytun jika lembaga pendidikan tersebut ditutup buntut dari kasus dugaan penistaan agama oleh pimpinannya yang bernama Panji Gumilang.
Pernyataan sikap itu disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di Jakarta, Rabu, 2 Agustus 2023.
“NU sendiri siap kalau seandainya nanti disuruh untuk menampung siswanya,” katanya.
Yahya menuturkan NU banyak memiliki lembaga pendidikan yang dapat menampung para santri Ponpes Al Zaytun.
Selain itu, menurutnya banyak organisasi keagamaan Islam lainnya juga yang bisa mengasuk para santri jika pada akhirnya kegiatan belajar mengajar di Al Zaytun harus disetop.
Meski demikian, dia menyatakan pihaknya tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan terkait penampungan tersebut karena menghargai proses hukum yang sedang berjalan.
“Secara hukum bagaimana, kalau (hukum memutuskan) tutup, ya tutup. Kalau (hukum memutuskan) tidak ya jangan,” ujarnya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
