• Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Sitemap
  • Kontak Kami
  • Tentang Kami
19 - 11 - 2026
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Ruang Politik
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
No Result
View All Result
Ruang Politik
No Result
View All Result
Home Daerah

Tujuh Kepala Daerah Diberhentikan Pemerintah

by Ruang Politik
in Daerah
422 22
0
Ilustrasi Reshuffle/Ist

Ilustrasi Reshuffle/Ist

475
SHARES
1k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Kendati membagikan informasi pelengseran tujuh kepala daerah, Wempi belum membuka siapa saja sosok Pj kepala daerah tersebut. Dia hanya menegaskan bahwa Pj kepala daerah yang diberhentikan ada di pemerintahan tingkat kabupaten/kota yang dilantik tahun 2022.

RUANGPOLITIK.COM —Sebanyak tujuh Penjabat (Pj) Kepala Daerah tingkat kabupaten/kota diberhentikan pemerintah. Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo.

Wempi menyebutkan bahwa terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi pemberhentian ketujuh pejabat dari posisinya. Salah satunya, kata dia adalah kinerja yang tidak memuaskan. Dia mengatakan, pemerintah menilai yang bersangkutan tidak mampu menjalankan roda pemerintahan sebagaimana mestinya.

RelatedPosts

Program Samudra ASR Jaring 527 Pencari Kerja, 20 Perusahaan Mulai Bergabung

Matindas Rumambi Desak Percepatan Penanganan Banjir Aceh, Soroti Lemahnya Mitigasi Bencana

Sapaku Sang Juara Dari Payakumbuh, 4 Tahun Berturut-turut Wakili Sumbar ke Nasional

“Ada yang pemerintah berhentikan karena tidak sesuai dengan harapan dari tugas yang diberikan. Kurang lebih ada tujuh diberhentikan karena dianggap bahwa proses pemerintahan (yang mereka kelola) tidak berjalan dengan baik,” ucapnya, usai mendampingi kegiatan Wapres Ma’ruf Amin, di Jakarta, Kamis, 27 Juli 2023.

Kendati membagikan informasi pelengseran tujuh kepala daerah, Wempi belum membuka siapa saja sosok Pj kepala daerah tersebut. Dia hanya menegaskan bahwa Pj kepala daerah yang diberhentikan ada di pemerintahan tingkat kabupaten/kota yang dilantik tahun 2022.

“(Kesemuanya adalah pemimpin) tingkat kabupaten/kota, bukan provinsi,” ujarnya.

Alasan pemberhentian lain yang diungkap Wamendagri adalah Pj kepala daerah bersangkutan terpantau masuk dan terlibat politik praktis, jelang tahun Pemilu 2024.

“Jadi kita benar-benar harus awasi ini. Yang lalu yang terpilih orang politik, kalau sekarang kan ditunjuk orang birokrat, orang birokrat harus tegak lurus tidak boleh terkontaminasi dengan kepentingan politik lain,” ucap dia.

Pada 2023, pemerintah bakal melantik 170 Pj kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang akan menggantikan para kepala daerah yang masa jabatannya berakhir September 2023 mendatang.

Adapun nama-nama Pj kepala daerah itu akan disampaikan oleh DPRD setempat, untuk kemudian dikaji Kemendagri bersama kementerian/lembaga terkait, sebelum diserahkan kepada Presiden Jokowi pada proses finalnya.

Kepala Daerah Marak Korupsi, Ini Kata KPK
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata buka suara terkait banyaknya kepala daerah di Indonesia yang tersangkut masalah pencurian uang rakyat atau korupsi.

Menurut Alex, kepala daerah nekat melakukan praktik-praktik rasuah karena mahalnya ongkos politik ketika mereka ikut dalam kontestasi pilkada. Dia menyebut, proses elektoral yang mensyaratkan mahar menyebabkan munculnya politik transaksional.

“Kenapa banyak kepala daerah yang terjerat korupsi? Karena biaya politik kita yang sangat mahal,” kata Alex sebagaimana dikutip Selasa, 4 Juli 2023.

Alex menuturkan, banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi setelah terpilih disebabkan mahalnya ongkos politik. Berdasarkan survei KPK dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), biaya yang dikeluarkan calon kepala daerah untuk maju sebagai bupati atau wali kota sebesar Rp20 miliar hingga 30 miliar.

Akan tetapi, Alex menyebut mahalnya ongkos politik yang dikeluarkan tidak menjamin para kandidat bakal terpilih menjadi kepala daerah. Dia menyebut calon pejabat publik yang ingin memenangi pilkada harus mengeluarkan biaya politik lebih besar lagi, yakni sekira Rp50 miliar hingga 70 miliar.

 

Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)

Tags: Kemdagri RIkepala daerah
Previous Post

Nyawa Bripda IDF Berakhir Tragis di Tangan Rekannya yang Mabuk, Densus 88: Senpi Milik Pelaku

Next Post

Bamsoet: Tidak Mudah Gelar Munaslub Golkar untuk Gantikan Airlangga

Ruang Politik

Next Post
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo/Ist

Bamsoet: Tidak Mudah Gelar Munaslub Golkar untuk Gantikan Airlangga

Recommended

Program Samudra ASR Jaring 527 Pencari Kerja, 20 Perusahaan Mulai Bergabung

Program Samudra ASR Jaring 527 Pencari Kerja, 20 Perusahaan Mulai Bergabung

18 November 2026
Ketua DPRD Payakumbuh Wirman Putra Dukung Pelaksanaan Operasi Zebra Singgalang 2026

Ketua DPRD Payakumbuh Wirman Putra Dukung Pelaksanaan Operasi Zebra Singgalang 2026

18 November 2026
Matindas Rumambi Desak Percepatan Penanganan Banjir Aceh, Soroti Lemahnya Mitigasi Bencana

Matindas Rumambi Desak Percepatan Penanganan Banjir Aceh, Soroti Lemahnya Mitigasi Bencana

16 November 2026
Soal Badak Jawa, Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Kaji Ulang Relokasi

Soal Badak Jawa, Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Kaji Ulang Relokasi

16 November 2026
TB Hasanuddin Desak RUU Penyadapan Segera Dibahas, Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Lindungi Privasi

TB Hasanuddin Desak RUU Penyadapan Segera Dibahas, Cegah Penyalahgunaan Wewenang dan Lindungi Privasi

16 November 2026

Trending

Rutan Canggih Dari Guntur

Rutan Canggih Dari Guntur

6 Agustus 2022
Ilustrasi Dugem/Ist

13 Night Club Terpopuler yang Paling Digemari di Jakarta

8 Oktober 2023
Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

24 Agustus 2026
itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

11 Oktober 2026
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Desak LPSK Merespon 271 Permohonan Perlindungan Korban TPPO

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Desak LPSK Merespon 271 Permohonan Perlindungan Korban TPPO

13 November 2026

Popular

Rutan Canggih Dari Guntur

Rutan Canggih Dari Guntur

4 tahun ago
Ilustrasi Dugem/Ist

13 Night Club Terpopuler yang Paling Digemari di Jakarta

3 tahun ago
itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

1 bulan ago
Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

3 bulan ago
H. Muhammad Thohir, pengusaha papan atas nasional, Ayah Boy Thohir dan Erick Thohir/RuPol

Mengenal H Teddy Thohir, Pengusaha Nasional yang Lengket dengan Masjid

4 tahun ago
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Sitemap
  • Kontak Kami
  • Tentang Kami

Copyright © 2023 Ruangpolitik.com - Smart Guide In Election - Cre4tive

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.
All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

ruang politik
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
  • Login
  • Sign Up

Copyright © 2023 Ruangpolitik.com - Smart Guide In Election - Cre4tive

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.