Hakim menuturkan pembantaran yang dilakukan untuk menjamin kesehatan Lukas selama persidangan ini dilakukan sejak hari ini, Senin, 26 Juni hingga 9 Juli 2023 di RSPAD Gatot Soebroto.
RUANGPOLITIK.COM —Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengabulkan permohonan pembantaran atau penangguhan penahanan terdakwa suap dan gratifikasi Lukas Enembe di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.
Ketua majelis hakim Rianto Adam Pontoh mengatakan pembantaran tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan Lukas yang membutuhkan perawatan. Hal itu sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium dari RSPAD Gatot Soebroto.
“Permohonan dari terdakwa Lukas Enembe mengenai kesehatan saudara tersebut dihubungkan dari hasil laboratorium RSPAD Gatot Soebroto atas nama pasien Lukas Enembe cukup beralasan untuk dikabulkan,” kata hakim Rianto dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/6).
Hakim menuturkan pembantaran yang dilakukan untuk menjamin kesehatan Lukas selama persidangan ini dilakukan sejak hari ini, Senin, 26 Juni hingga 9 Juli 2023 di RSPAD Gatot Soebroto.
Hakim pun meminta agar jaksa penuntut umum (JPU) melaporkan perkembangan kesehatan Lukas kepada majelis hakim selama pembantaran.
“Memerintahkan kepada penuntut umum untuk melaporkan perkembangan kesehatan terdakwa kepada majelis hakim,” ujarnya.
Hakim sebelumnya menolak nota keberatan atau eksepsi Lukas lantaran surat dakwaan yang disusun jaksa dinilai telah cermat dan lengkap. Hakim lantas memerintahkan jaksa untuk melanjutkan pembuktian kasus ini dengan menghadirkan saksi-saksi di persidangan.
Lukas didakwa menerima suap senilai Rp45,8 miliar dan gratifikasi senilai Rp1 miliar. Tindak pidana itu dilakukan Lukas pada rentang waktu 2017-2021 bersama-sama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua 2013-2017 Mikael Kambuaya dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 2018-2021 Gerius One Yoman.
Jaksa menyatakan suap dan gratifikasi tersebut diberikan agar Lukas bersama-sama dengan Mikael dan Gerius mengupayakan perusahaan-perusahaan yang digunakan Piton dan Rijatono dimenangkan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2022.
Sementara itu, gratifikasi diterima Lukas dari Budy Sultan selaku Direktur PT Indo Papua melalui Imelda Sun.
Atas perbuatannya, Lukas didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
