Hakim juga meminta agar jaksa penuntut umum memfasilitasi dan melakukan penjagaan selama Lukas dibantarkan. Sebab, hal itu merupakan kewenangan jaksa.
RUANGPOLITIK.COM —Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi sekaligus Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe meminta agar dirinya ditangani oleh mantan Menteri Kesehatan (Menkes) dokter Terawan Agus Putranto selama dibantarkan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.
Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh pun mengabulkan permintaan Lukas untuk ditangani oleh dokter Terawan.
“Kemarin saudara bermohon kepada majelis untuk diperiksa oleh dokter Terawan. Sehingga kami dalam penetapan ini, memerintah penuntut umum untuk dibantar di RSPAD Gatot Soebroto bertepatan dari yang ditunjuk oleh terdakwa dan keluarga adalah dokter Terawan yang berdinas di RSPAD Gatot Soebroto,” kata hakim Rianto dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (26/6).
Hakim meminta agar Lukas menggunakan waktu pembantaran selama dua pekan terhitung sejak 26 Juni hingga 9 Juli 2023 sebaik mungkin dengan melakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto.
Hakim juga meminta agar jaksa penuntut umum memfasilitasi dan melakukan penjagaan selama Lukas dibantarkan. Sebab, hal itu merupakan kewenangan jaksa.
“Tolong, penuntut umum untuk difasilitasi ini dan penjagaan tentunya, kami percayakan penjagaan terdakwa selama dibantar ini ya selama dirawat di rumah sakit adalah saudara untuk menjaga,” ucap hakim.
Sementara itu, jaksa mengaku akan membawa Lukas ke rumah sakit terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan guna menentukan dirawat atau tidaknya Lukas di rumah sakit.
“Apabila kemudian dokter memutuskan untuk dirawat maka kami akan membantar sesuai dengan rekomendasi dokter,” ujar jaksa.
Hakim kemudian menyerahkan eksekusi pembantaran Lukas kepada jaksa. Namun, ia meminta agar jaksa memfasilitasi Lukas sehingga bisa dirawat secara maksimal oleh dokter Terawan agar tak ada alasan sebagaimana sidang-sidang sebelumnya.
Penasihat hukum Lukas, Petrus Bala Pattyona menyatakan bahwa kliennya akan membiayai secara pribadi biaya pembantaran selama dirawat di RSPAD Gatot Soebroto.
Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pembantaran terhadap Lukas Enembe di RSPAD Gatot Soebroto.
Hakim Rianto mengatakan pembantaran tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan Lukas yang membutuhkan perawatan. Hal itu sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium dari RSPAD Gatot Soebroto.
Lukas didakwa menerima suap senilai Rp45,8 miliar dan gratifikasi senilai Rp1 miliar. Tindak pidana itu dilakukan Lukas pada rentang waktu 2017-2021 bersama-sama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua 2013-2017 Mikael Kambuaya dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 2018-2021 Gerius One Yoman.
Jaksa menyatakan suap dan gratifikasi tersebut diberikan agar Lukas bersama-sama dengan Mikael dan Gerius mengupayakan perusahaan-perusahaan yang digunakan Piton dan Rijatono dimenangkan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2022.
Sementara itu, gratifikasi diterima Lukas dari Budy Sultan selaku Direktur PT Indo Papua melalui Imelda Sun.
Atas perbuatannya, Lukas didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
