Meski masih menunggu langkah tim kuasa hukumnya, namun Jusuf mengaku laporan ke pihak kepolisian akan dilakukan secepatnya.
RUANGPOLITIK.COM —Jusuf Hamka menyebut akan melaporkan staf khusus Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik.
Hal tersebut terkait komentar Yustinus disejumlah media nasional yang dianggap mencemarkan nama Jusuf Hamka.
Jusuf Hamka mengaku telah mendapat restu dari rapat umum pemegang saham PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Jusuf Hamka selaku pemegang manfaat akhir atau pengendali perusahaan CMNP, menyebut para pemegang saham telah menyetujui untuk menunjuk kuasa hukum.
“Alhamdulillah pemegang saham sudah menyetujui menunjuk lawyer bapak Maqdir Ismail SH. Ya sedang dipelajari dan juga mengumpulkan data-data yang lengkap karena ada berita yang tendensius, provokatif, penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik,” ungkap Jusuf Hamka.
Meski masih menunggu langkah tim kuasa hukumnya, namun Jusuf mengaku laporan ke pihak kepolisian akan dilakukan secepatnya. Jusuf Hamka menambahkan ia secara pribadi mengaku menghormati sikap Rionald Silaban, Ketua Satgas BLBI, yang meralat ucapannya, pada saat rapat dengar pendapat di DPR pada Selasa (13/6/2023).
Diberitakan Beritasatu.com sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mempersilakan Jusuf Hamka untuk menagih utangnya langsung ke Kementerian Keuangan. Mahfud menyebut, pemerintah punya kewajiban untuk membayar utangnya ke pihak swasta maupun rakyat.
Utang ini berawal dari deposito yang dimiliki CMNP di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama ketika krisis keuangan melanda Indonesia pada tahun 1998. Uang depositonya saat itu sekitar Rp 70-80 miliar. Di sini sengketa dimulai. BPPN tidak mau membayar deposito CMNP karena berpendapat ada afiliasi atau keterkaitan, yaitu Tutut sebagai Dirut PT CMNP sekaligus Komut Bank Yama yang juga dimiliki 26%, sehingga tidak sesuai dengan KMK 179/2000 tentang penjaminan.
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyampaikan, sejak awal pihaknya menghindari penyebutan nama Jusuf Hamka. Pasalnya, saat kejadian penempatan deposito dan pemberian kredit, yang berkontrak adalah korporasi dan pemilik/pengurus saat itu yang bertanggung jawab. Dokumen-dokumen yang dimiliki Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Kemenkeu juga membuktikan hal ini.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban pada Selasa (13/6/2023) juga menyampaikan, utang yang ditagih pemerintah terkait BLBI itu tidak terkait dengan PT CMNP, melainkan terkait dengan Grup Citra, yaitu PT Citra Mataram Satriamarga, PT Marga Nurindo Bhakti, dan PT Citra Bhakti Margatama Persada. Tutut tercatat mendapatkan dana BLBI melalui tiga perusahaan tersebut.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
