RUANGPOLITIK.COM — Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono membantah ucapan Denny Indrayana yang menyebut Suharso Monoarfa dipecat dari partainya karena bertemu dengan Anies Baswedan. Dia mengatakan lebih banyak bertemu dengan Anies.
“Kalau ketemu dengan Pak Anies lebih banyak saya,” kata Mardiono di kantor Komnas HAM, Ahad, 11 Juni 2023.
Mardiono mengatakan dirinya mengenal baik Anies Baswedan. Dia juga mengatakan ada sejumlah teman Anies yang bekerja di perusahaannya.
“Satu angkatan dengan Pak Anies itu ada lima orang bekerja di perusahaan saya,” kata dia.
Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebut bahwa Suharso Monoarfa dilengserkan dari kursi Ketua Umum PPP lantaran bertemu dengan Anies Baswedan sebanyak empat kali.
Pernyataan Denny itu tercantum dalam surat yang dia layangkan ke DPR mengenai pemakzulan Presiden Joko Widodo.
Dalam suratnya, Denny mendorong DPR menggunakan hak angket untuk memeriksa Jokowi. Denny mengatakan ada tiga alasan mengapa DPR bisa memakzulkan Jokowi.
Menurut Denny, alasan pertama adalah adanya indikasi penjegalan Anies Baswedan di Pemilihan Presiden 2024.
Denny melanjutkan alasan kedua adalah sikap diam Jokowi terhadap upaya perebutan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko. Denny menilai Jokowi telah memanfaatkan kekuasaannya dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi di Pemilu 2024.
Denny Indrayana mengaku juga mendapatkan informasi bahwa kedaulatan partai diganggu apabila mengambil kebijakan yang tidak searah dengan Jokowi perihal Pilpres 2024.
Dia mencontohkan Suharso Monoarfa didongkel dari posisi Ketua Umum PPP karena empat kali bertemu dengan Anies Baswedan. Anies adalah bakal calon presiden yang kerap dikonotasikan selalu berseberangan dengan Jokowi.
Suharso diberhentikan sebagai Ketum masa bakti 2020-2025 lewat rapat Mahkamah Partai yang digelar pada 2-3 September lalu. Keputusan pemberhentian Suharso merupakan usul dari tiga majelis PPP yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan.
Pencopotan ini merupakan buntut dari konflik internal di PPP yang telah terjadi sejak pertengahan 2022. Puncak konflik terjadi, ketika Suharso mengeluarkan pernyataan dalam Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 15 Agustus 2022.
Dalam acara itu, Suharso menyebut bahwa amplop dari kiai merupakan benih korupsi. Pernyataan itu memicu protes dari banyak kader PPP karena dianggap menyinggung kiai dan pengasuh pondok pesantren, hingga puncaknya Suharso lengser dari kursi ketua umum.(Syf)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
