RUANGPOLITIK.COM — Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kompak mengkritik pemerintahan kepemimpinan Presiden Jokowi.
Kritik itu terkait pembangunan jalan, kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan demokrasi di tanah air. Hal itu diungkap ketiga tokoh tersebut dalam acara Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5).
Menurut Anies, pembangunan infrastruktur jalan di era pemerintahan Jokowi untuk menghubungkan mobilitas penduduk dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat lebih sedikit dibandingkan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Jalan nasional, provinsi, atau kabupaten terbangun 19 ribu KM di pemerintahan ini. Kalau saya bandingkan dengan pemerintahan zaman Pak SBY, jalan tak berbayar (sepanjang) 144 ribu KM atau 7,5 kali lipat,” ujar Anies.
Dia juga membandingkan pembangunan jalan nasional pada era pemerintahan Jokowi. SBY berhasil membangun sepanjang 11.800 KM alias 20 kali lipat dari pada Jokowi yang hanya membangun 590 KM.
“Kita belum bicara mutu, standar dan lain-lain. Kita baru bicara panjang,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, JK juga mengritik pembangunan jalan pada era Jokowi yang rusak di beberapa kota, seperti Lampung, Jambi, hingga Makassar.
Ia memandang Jokowi lebih masif melakukan pembangunan jalan tol yang dipersepsikan ‘hanya untuk orang-orang beruang’. Menurutnya, hal itu merupakan ketidakadilan untuk rakyat.
“170 ribu KM jalan di Indonesia rusak, itu data BPS. Artinya orang menganggap, kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa dapat. Itu ketidakadilan untuk rakyat,” kata Jusuf Kalla.
Dilihat dari pendapatan per kapita, JK mengatakan Indonesia sudah mencapai kesejahteraan. Namun, hal itu belum cukup jika dibanding negara-negara tetangga di Asia Tenggara.
“Belum cukup dibanding negara-negara sekitar kita. Singapura jauh, Malaysia jauh. Vietnam akan lebih baik lagi daripada kita,” ucapnya.
Kemudian, AHY menyoroti soal sistem penegakan hukum di Indonesia yang merosot tajam. Ia menilai hukum di Indonesia tumpul ke kawan, tajam ke lawan.
“Banyak yang merasakan praktik penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke lawan tumpul ke kawan,” ujar AHY.
Anak sulung SBY itu menilai kualitas demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Ia mengibaratkan kondisi rakyat saat ini seperti berada di jurang yang akan jatuh dalam waktu dekat.
“We are on the verge of a serious democratic regression. Seperti di jurang. Sebentar lagi kita jatuh ke dalam demokrasi yang makin mundur ke belakang,” jelasnya.(Syf)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
