Alex mengatakan, banyak kepala daerah termasuk Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang menyatakan bahwa anggaran untuk pembangunan infrastruktur sedikit.
RUANGPOLITIK.COM —Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan banyak jalan rusak di Provinsi Lampung dan berbagai daerah lainnya karena APBD banyak digunakan untuk belanja pegawai ketimbang untuk belanja modal, termasuk untuk pemeliharaan jalan.
Sebetulnya, persoalan pembangunan infrastruktur, kualitas infrastruktur, saya yakin tidak hanya di wilayah Lampung, di banyak daerah itu juga pembangunan infrastruktur itu juga sangat memprihatinkan, dari sisi kualitasnya, termasuk juga dari sisi penganggarannya juga,” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (17/5).
Alex mengatakan, banyak kepala daerah termasuk Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang menyatakan bahwa anggaran untuk pembangunan infrastruktur sedikit.
“Ya kita lihat, sebetulnya APBD itu ya sebagian besar itu terserap untuk belanja pegawai, jadi belanja modalnya itu sangat sedikit, apalagi yang untuk membangun infrastruktur yang baru, untuk pemeliharaannya saja sangat terbatas,” kata Alex.
Untuk itu kata Alex, hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah dalam hal penggunaan APBD, yang seharusnya diutamakan belanja-belanja kebutuhan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Kalau dilihat itu kan belanja pegawai seolah-olah hanya gaji dan tunjangan saja, tetapi di luar itu ternyata banyak, honor-honor itu masih ada di banyak daerah itu, jadi ini yang harus ditertibkan. Supaya apa? Supaya anggaran untuk pembangunan, pemeliharaan infrastruktur itu juga ya harus lebih besar. Karena itu yang sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat. Selain dari sisi kualitas, dan juga utamanya fee proyek, ada pungutan, dan lain sebagainya,” pungkas Alex.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
