RUANGPOLITIK.COM — Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan kesiapannya jika pemerintah memintanya menjadi konsultan dan lawyer dalam menghadapi gugatan dan pembuatan setiap perjanjian internasional.
Pakar hukum tata negara itu menyatakan kesiapannya membela pemerintahan Presiden Joko Widodo dari gugatan-gugatan negara lain.
Yusril menyampaikan hal itu setelah Jokowi bercerita soal banyak gugatan dari negara lain terhadap kebijakan ekspor Indonesia. Jokowi pun sempat mengaku Indonesia kalah dalam beberapa gugatan.
“Siap menjadi lawyer Pemerintah RI jika ada sengketa di badan-badan arbitrase dan gugatan di berbagai lembaga peradilan atau quasi peradilan di negara lain, termasuk pula pengadilan internasional,” kata Yusril melalui keterangan tertulis, Senin (15/5).
Yusril tak ingin Indonesia menjadi bahan permainan negara-negara lain. Menurutnya, hal itu bisa terjadi karena lemahnya posisi Indonesia dalam perjanjian internasional.
Dia berkata ada intensi negara maju untuk mencegah industrialisasi di Indonesia. Negara maju, kata dia, ingin Indonesia terus menjadi negara berkembang pengekspor bahan mentah.
Yusril berkata hal itu harus dihadapi dengan langkah hukum yang kuat. Ia ingin membenahi sejumlah kebijakan hukum pemerintah agar tak lemah saat berhadapan dengan negara lain.
“Pemerintah harus menciptakan instrumen hukum yang kuat dan mengajak negara-negara lain yang mempunyai posisi yang sama agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh kepentingan negara-negara maju,” ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan Indonesia harus punya pemimpin berani. Menurut Jokowi, Indonesia hanya bisa menjadi negara maju jika berani melawan tekanan negara lain dalam sejumlah kebijakan.
Jokowi menyinggung penyetopan ekspor bahan mentah. Dia berkata kebijakan itu direspons Uni Eropa dengan gugatan. Hanya pemimpin pemberani yang menurutnya bisa menghadapi tekanan-tekanan semacam itu.
“Saya titip kepada pemimpin berikut jangan takut digugat oleh negara mana pun. Kalau digugat, cari pengacara, lawyer terbaik agar kita menang,” kata Jokowi di Puncak Musra di Jakarta pada Minggu (14/5).
Yusril menyebut dalam pembuatan kontrak dan perjanjian internasional, Yusril menyebut pemerintah Indonesia sering lalai dan tidak memperkuat posisinya sebagai pihak sedari awal. Akibatnya ketika digugat, Pemerintah tidak mampu mempertahankan kepentingan-kepentingannya.
Yusril memberi contoh kontrak yang dibuat oleh beberapa BUMN dengan pihak luar negeri menempatkan posisi Indonesia begitu lemah. Sehingga posisi Indonesia menajdi rentan menderita kekalahan jika digugat pihak lain di luar negeri.(Syf)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
