Ipi menjelaskan barang-barang yang dilaporkan tersebut sebagian telah diterima oleh KPK, dan sebagian lainnya masih dalam proses pengiriman dari pihak pelapor
RUANGPOLITIK.COM —Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 373 laporan barang atau objek gratifikasi dari masyarakat selama Idulfitri 1444 hijriah dengan nilai taksir mencapai Rp240.712.804. Data itu terhitung per tanggal 3 Mei 2023.
Laporan tersebut terdiri dari tiga objek berupa cinderamata atau plakat dengan nilai taksirRp3.700.000. Kemudian 292objek berupa karangan bunga, makanan dan minuman dengan nilai taksir Rp164.390.920.
Selanjutnya sembilan objek berupa uang, voucher dan logam mulia dengan nilai taksir Rp6.400.001 serta 115 objek dalam bentuk lainnya dengan nilai taksir Rp66.221.883.
“Sejumlah laporan tersebut terdiri dari 345 laporan penerimaan dan 28 laporan penolakan gratifikasi,” tutur Plt. Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding, Kamis (4/5).
Ipi menjelaskan barang-barang yang dilaporkan tersebut sebagian telah diterima oleh KPK, dan sebagian lainnya masih dalam proses pengiriman dari pihak pelapor.
Untuk penerimaan gratifikasi berupa makanan, lanjut Ipi, telah disalurkan langsung sebagai bantuan sosial (bansos) kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
Ipi memberi apresiasi kepada pihak-pihak yang telah melaporkan penerimaan maupun penolakan gratifikasi tersebut. Sebab, hal itu sebagai langkah awal untuk mencegah tindak pidana korupsi.
“KPK juga masih terus menerima laporan gratifikasi lainnya dan akan kami update pada kesempatan berikutnya,” tutur Ipi.
Sebelumnya, KPK menyampaikan imbauan melalui Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.
KPK mengajak masyarakat untuk menghindari praktik gratifikasi, baik sebagai pemberi maupun penerima, khususnya gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas.
Sebab, tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik serta memiliki risiko sanksi pidana.
Jika karena kondisi tertentu seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi, maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima.
“Informasi terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses melalui tautan https://gratifikasi.kpk.go.id atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198,” terang Ipi.
“Pelaporan gratifikasi juga dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan https://gol.kpk.go.id atau surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id,” pungkasnya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
