RUANGPOLITIK.COM — Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana membongkar strategi Presiden Jokowi untuk menjegal Anies Baswedan maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang.
Denny mengatakan, Jokowi sangat ingin menjegal Anies di Pilpres 2024 karena takut insiden Pilgub DKI tahun 2017 terulang kembali. Dimana saat itu survei Anies kerap berada di posisi ketiga, namun berhasil menjadi pemenang di Pilgub DKI.
“Anies itu sebisa mungkin dieliminasi sejak awal supaya tidak terjadi seperti Pilgub 2017, yang tadi dikatakan, datang dengan survei ketiga, masuk final, finish di nomor urut satu,” kata Denny dalam diskusi bertajuk “OTW 2024: Adu Ampuh Rencana Istana vs Rencana Rakyat” di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2023).
Denny mengatakan, hal itu menjadi alasan mengapa Jokowi menginginkan agar Anies tidak mengikuti Pilpres 2024. Sehingga banyak upaya yang dilakukan pihak istana untuk menjegal Anies, seperti kasus Formula E dan upaya perebutan Partai Demokrat.
“Jadi opsi pertama jokowi adalah sebisa mungkin tidak ada Anies, karena itu ada Formula E, karena itu ada PK Moeldoko untuk Demokrat dan berbagai macam hal yang lain,” ujarnya.
Denny mengatakan, jika dukungan untuk Anies sebagai capres tidak terbendung, Jokowi disebut akan berupaya kerasa untuk memasangkan Anies dengan orang-orangnya.
“Kalau ternyata Anies tidak terbendung, maka wapresnya adalah orang Jokowi,” ujarnya.
Jika pada akhirnya yang terpilih sebagai capres adalah Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto, Jokowi dianggap tidak akan mempermasalahkan karena keduanya sama-sama siap untuk menjadi penerus Jokowi.
“Karena dua duanya sudah mengatakan akan melanjutkan dan meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi, dan Anies belum memberikan garansi itu,” ujarnya.
Ia menjelaskan upaya Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko melakukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait Partai Demokrat seharusnya sebagai kepala negara, aksi Moeldoko bisa dihentikan Jokowi. Terlebih, ia menilai manuver Moeldoko berbahaya bagi kultur parpol.
“Contoh, bagaimana dengan keterlibatan lewat Pak Moeldoko untuk ambil alih Partai Demokrat. Kalau Pak Presiden nggak setuju, hentikan. Karena anak buah presiden. Jelas relasinya. Nggak bisa ada satu perampokan oleh staf kita tapi kita tidak katakan tidak setuju,” kata Denny dalam diskusi Kedaikopi bertajuk OTW 2024: Adu Ampuh Rencana Istana VS Rencana Rakyat di Jakarta, Rabu (3/6).(Syf)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
