Meutya menyoroti keputusan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang meningkatkan status operasi Siaga Tempur di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Status Siaga Tempur itu dikeluarkan menyusul gugurnya sejumlah prajurit saat melakukan operasi pencarian pilot Susi Air akibat serangan KKB
RUANGPOLITIK.COM —Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan pihaknya meminta Pemerintah menindak tegas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Pemerintah, kata dia, tidak boleh setengahnya hati dalam mengambil tindakan karena aksi kekerasan yang dilakukan KKB sudah semakin marak.
“Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB perlu sikap tegas segera. Pemerintah jangan setengah hati dalam menyelesaikan rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh KKB,” ujar Meutya Hafid, kepada wartawan, Rabu (26/4/2023).
Diketahui, aksi kekerasan yang dilakukan KKB semakin banyak terjadi. Sejak awal tahun 2023, berbagai tindak kekerasan yang dilakukan KKB telah memakan korban jiwa yang tidak sedikit.
Korban mulai dari masyarakat, aparat TNI/Polri hingga WNA seperti pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang hingga saat ini masih disandera. Meutya menilai perlu ada penangangan yang lebih komprehensif dalam mengatasi KKB yang terus melakukan aksi-aksi keji.
“Adanya rangkaian serangan oleh KKB yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban menunjukkan Pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh,” tanda Meutya.
Meutya menyoroti keputusan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang meningkatkan status operasi Siaga Tempur di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Status Siaga Tempur itu dikeluarkan menyusul gugurnya sejumlah prajurit saat melakukan operasi pencarian pilot Susi Air akibat serangan KKB.
“Kalau mau ditingkatkan jadi Siaga Tempur, tapi pendekatannya penyelesaiannya masih setengah hati, yang akan jadi korban para prajurit TNI dan warga sipil,” tegas Meutya.
Legislator dari Dapil Sumatera Utara I itu pun menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Pratu F dan beberapa personel TNI lainnya yang bertugas dalam operasi pencarian pilot Susi Air. Ia juga berdukacita atas tewasnya sejumlah aparat lain serta warga sipil karena kekerasan yang dilakukan KKB.
“Sudah banyak darah dan air mata yang jatuh akibat keberingasan dari KKB. Pilu seperti ini harus segera dituntaskan. Jangan sampai ada korban jiwa lagi dari masyarakat atau aparat karena KKB,” tuturnya.
Tindakan kekerasan yang dilakukan KKB juga telah membuat masyarakat berang. Setelah KKB melakukan penyerangan 2 hari berturut-turut, warga di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, diketahui ikut angkat senjata dengan melengkapi diri busur panah.
Terbaru, KKB menyandera 3 tukang ojek di Puncak Jaya, Papua Tengah. Ketiganya dibebaskan usai tuntutan KKB dipenuhi dengan membayar uang tebusan Rp 100 juta.
Meutya menilai, Pemerintah bisa menentukan pendekatan terbaik untuk menumpas KKB lewat kolaborasi dengan sejumlah pihak terkait. Apalagi berdasarkan keterangan dari TNI, KKB merekrut remaja di wilayah Papua untuk menjadi anggota sehingga harus diantisipasi sebaik-baiknya.
“Pemerintah dengan informasi yang dihimpun oleh intelijen dan masukan dari tokoh masyarakat lokal dapat menentukan pendekatan apa yang paling tuntas untuk memutus rangkaian kekerasan yang dilakukan KKB,” sebut Meutya.
Pimpinan Komisi DPR yang membidangi urusan pertahanan negara ini juga berharap semua pihak saling bekerja sama agar tidak berjalan sendiri-sendiri dalam upaya penumpasan aksi-aksi teror KKB.
“Libatkan juga semua unsur yang mewakili masyarakat Papua sambil terus mengedepankan pendekatan sosial, politik dan ekonomi kesejahteraan,” pungkas Meutya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
