Adapun laporan aduan terkait THR terbanyak tercatat tersebar di DKI Jakarta, yakni 425 perusahaan. Kemudian, Jawa Barat mengikuti dengan total 305 perusahaan
RUANGPOLITIK.COM —Sebanyak 2.303 aduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) telah dilaporkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada lebaran 2023. Ribuan laporan itu tertuju untuk 1.537 perusahaan yang tersebar di berbagai daerah.
Posko Satgas Kemnaker yang menerima aduan terkait THR Keagamaan, membeberkan bahwa laporan-laporan itu sudah mulai ditindaklanjuti, setidaknya 278 aduan.
“Data aduan yang masuk sampai 23 April adalah 2.303 laporan untuk 1.537 perusahaan. Laporan yang sudah ditindaklanjuti adalah 278 aduan,” ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi.
Sedangkan sisanya, sebanyak 2.025 aduan masih dilakukan proses validasi dan verifikasi secara resmi.
Adapun laporan aduan terkait THR terbanyak tercatat tersebar di DKI Jakarta, yakni 425 perusahaan. Kemudian, Jawa Barat mengikuti dengan total 305 perusahaan.
“Sementara daerah paling sedikit aduan adalah Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Papua Barat yang hingga saat ini belum ada aduan tentang THR,” ujarnya.
Lebih lanjut, terungkap laporan yang masuk ke Kemnaker terkait THR memiliki masalah beragam, mulai dari kasus THR tak dibayarkan sama sekali hingga THR dibayarkan tak sesuai ketentuan.
Detailnya, ribuan aduan terkait THR memiliki jenis-jenis yang terbagi, meliputi 1.162 aduan THR tidak dibayarkan, 753 THR dibayarkan tidak sesuai ketentuan, serta 388 THR yang terlambat dibayarkan.
Diketahui, aturan pembayaran THR keagamaan telah tercantum dalam Surat Edaran (SE) M//HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.
Dalam penerapannya, aturan pembayaran THR keagamaan memiliki sejumlah ketentuan yang harus ditaati para pemberi kerja, sebagai berikut:
1. THR keagamaan wajib dibayar penuh paling lambat 7 hari sebelum hari raya.
2. THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh dengan masa kerja lebih besar dari satu bulan secara terus menerus, baik dalam hubungan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), termasuk pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pekerja atau buruh dengan masa kerja lebih besar dari 12 bulan, maka wajib menerima pembayaran THR keagamaan sebesar 1 bulan upah
4. Pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, wajib menerima THR keagamaan secara proporsional, yakni masa kerja dikalikan 1 bulan upah dibagi 12.
Sebagai tindak lanjut, Anwar Sanusi mengatakan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi terkait ribuan aduan itu, antara jajaran Kemnaker bersama pihak-pihak terkait.
“Kita akan laksanakan koordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan provinsi untuk mengakselerasi penyelesaian aduan, sembari menunggu H+7 untuk melihat jumlah terakhir aduan,” ujarnya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
