“Ditanyakan ke Bu Menkeu sama Pak Mahfud,” ucap Jokowi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, Jawa Barat, Jumat (31/3/2023).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menjawab soal permintaan Jokowi saat ditemui usai agenda pertemuan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM), Sri Mulyani enggan bicara banyak soal beda tafsir yang terjadi.
Secara singkat dia cuma bilang semua hal mengenai perbedaan data dan tafsir itu sudah dijelaskan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers siang tadi.
“Kan tadi sudah dijelasin sama pak Wamen. Tadi semuanya sudah sama pak Wamen,” ungkap Sri Mulyani singkat ketika dikonfirmasi.
Wamenkeu Suahasil Nazara sebelumnya menegaskan tidak ada perbedaan data dengan Menkopolhukam Mahfud MD terkait transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pada dasarnya data tersebut sama, hanya pengklasifikasiannya saja yang berbeda.
“Menteri Keuangan menyampaikan di Komisi XI, Pak Menko (Mahfud MD) menyampaikan di Komisi III, hari ini saya tunjukkin sama, itu esensinya. Data itu klasifikasinya saja yang beda, begitu klasifikasinya disetel dikit, sama,” kata Suahasil dalam media briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat.
Suahasil menjelaskan pada dasarnya data tersebut sama-sama berasal dari hasil rekap PPATK yang terdiri dari 300 surat. Total transaksi juga sama yakni Rp 349,87 triliun.
“Total nominal rekening dari debit kreditnya Rp 349 koma sekian triliun, sama, itu informasi yang sama, tapi cara menunjukkannya kita pakai chart yang berbeda. Ada versi lain, ya nggak apa, tapi bukan data yang berbeda,” tuturnya.
Perbedaan terjadi karena Kemenkeu selama ini tidak menerima 100 surat PPATK yang dikirimkan ke aparat penegak hukum. Jadi ada dua klasifikasi surat PPATK terkait transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu.
Pertama, surat dikirim ke Kemenkeu sejumlah 135 surat yang melibatkan 363 ASN/PNS Kemenkeu dengan nilai Rp 22,04 triliun. Kedua, surat hanya dikirimkan ke aparat penegak hukum (APH) sebanyak 64 surat yang melibatkan 103 PNS Kemenkeu dengan nilai Rp 13,07 triliun.
Lalu soal data Mahfud Rp 53,8 triliun terkait transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan PNS Kemenkeu dengan pihak lain, PPATK disebut hanya mengirim 2 surat ke aparat penegak hukum senilai Rp 47 triliun.
Kemudian terkait Rp 260,5 triliun transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan. Kemenkeu juga membaginya menjadi 2 klasifikasi yakni sebanyak 65 surat PPATK dikirimkan ke Kemenkeu yang melibatkan perusahaan senilai Rp 253,56 triliun, sementara 34 surat dikirimkan ke aparat penegak hukum yang melibatkan perusahaan senilai Rp 14,1 triliun.
Sehingga jika diakumulasikan, jumlah dugaan transaksi mencurigakan di PNS Kemenkeu sebesar Rp 349,87 triliun.
“Kita memang bekerja dengan data yang sama yaitu 300 surat dan keseluruhan itu nilai totalnya Rp 349,874 triliun. Sumber datanya sama yaitu rekap surat PPATK, cara menyajikannya bisa berbeda, tapi kalau dikonsolidasi ya ketemu sama,” jelas Suahasil.(Syf)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
