Berawal dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengidentifikasi adanya transaksi janggal di Kemenkeu dari 2009 sampai 2023. Kasus serupa pun diklaim ditemukan di Kementerian lainnya
RUANGPOLITIK.COM —‘Skandal’ transaksi janggal puluhan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp300 triliun, kini tidak hanya menjadi sorotan di Tanah Air. Media asing pun turut menyoroti ‘Skandal Pajak’ yang tengah berkembang saat ini.
Media asal Negeri Tirai Bambu, South China Morning Post (SCMP) menyoroti bagaimana skandal tersebut mengungkapkan lebih dari 20 juta dolar AS (Rp300 juta) transaksi mencurigakan terjadi selama 14 tahun terakhir. Hal itu pun dinilai membayangi kampanye Presiden Jokowi untuk membasmi pencurian uang rakyat selama masa pemerintahannya.
Berawal dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengidentifikasi adanya transaksi janggal di Kemenkeu dari 2009 sampai 2023. Kasus serupa pun diklaim ditemukan di Kementerian lainnya.
“Fokus telah beralih ke menteri keuangan dua periode, Sri Mulyani Indrawati, yang menghadapi seruan di media sosial untuk mengundurkan diri,” ucap SCMP dalam narasinya, Jumat, 10 Maret 2023.
Meski tak terlibat dalam skandal tersebut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu disebut berusaha memulihkan kepercayaan publik pada Kemenkeu. Dia juga menjaga kepatuhan pajak, sebelum batas waktu pengajuan pada akhir Maret 2023 ini.
“Dalam satu wawancara, dia meneteskan air mata sambil berjanji untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, ‘Yang kami butuhkan dan harus lakukan adalah memastikan bahwa kami melakukan yang terbaik. Kadang-kadang bahkan yang terbaik tidak selalu cukup untuk menahan bencana’ katanya,” kata SCMP.
Mereka menuturkan bahwa kasus ini datang pada titik krusial bagi Jokowi yang mencoba menarik perusahaan dan dana asing untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru senilai 34 miliar dolar AS (Rp527 triliun). Apalagi, Indonesia juga telah berjuang melawan pencurian uang rakyat yang sudah berlangsung lama.
“Dengan pejabat pemerintah yang sering meminta suap untuk mempercepat proyek dan menyetujui izin,” ucap SCMP.
Analis politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menuturkan bahwa tidak diberantasnya maling uang rakyat oleh Pemerintah, tentu akan mempengaruhi minat investor asing. Hal itu adalah karena mereka ingin melihat transaparansi.
SCMP juga menyoroti bagaimana laporan PPATK kepada Kemenkeu tidak pernah dihiraukan sejak tahun 2009 silam. Apalagi, skandal itu melibatkan 460 orang, terutama di badan pajak dan bea cukai, dan tidak pernah dilacak dengan cermat.
“Kehebohan publik meletus pekan lalu setelah video dan foto gaya hidup mewah pejabat pajak dan bea cukai beredar di media sosial, memicu pertanyaan tentang bagaimana mereka mampu membeli kemewahan seperti itu dengan upah pegawai negeri,” katanya, dikutip mycity.com dari SCMP pada Sabtu, 11 Maret 2023.
Terakhir, mereka menyoroti beberapa pejabat Kemenkeu yang dicopot dari jabatannya, yang berawal dari masalah harta. Seorang kepala kantor bea cukai regional dicopot pada hari Rabu, 8 Maret 2023 setelah netizen melihat unggahan media sosial putrinya yang mengenakan pakaian Balenciaga, yang diperkirakan menelan biaya sekitar Rp22 juta.
Pekan lalu, seorang pejabat pajak diberhentikan setelah dia dinyatakan bersalah karena gagal menyatakan asetnya dan menghindari pajak. Aksi itu terjadi setelah foto dan video putranya memamerkan Jeep Wrangler Rubicon dan motor Harley-Davidson muncul di media sosial.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyelidiki 69 PNS lainnya karena diduga memiliki aset yang dipertanyakan.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
