Keuntungan yang diraup oleh oknum-oknum tersebut sangat fantastis. Besaran pungutan yang harus dibayarkan oleh orangtua calon Bintara juga bervariasi
RUANGPOLITIK.COM —Temuan kasus calo dalam proses penerimaan Bintara Polri di wilayah Polda Jawa Tengah pada seleksi tahun 2022 silam kini tengah diusut. Sebanyak lima oknum polisi sudah menjalani pemeriksaan dan dijatuhi sanksi.
Kelima oknum polisi yang terlibat adalah Bripka Z, Brigadir EW, Kompol AR, Kompol KN, dan AKP CS. Hukuman untuk kelima oknum tersebut pun berbeda-beda, sesuai dengan keterlibatannya dalam kasus tersebut.
Tak hanya lima oknum polisi saja yang terlibat, ada dua PNS polri yang juga ikut bermain dalam jual beli kuota penerimaan Bintara Polri. Adapun dua PNS Polri itu dijatuhi hukuman berupa pemotongan tunjangan selama 12 bulan.
Keuntungan yang diraup oleh oknum-oknum tersebut sangat fantastis. Besaran pungutan yang harus dibayarkan oleh orangtua calon Bintara juga bervariasi.
“Uang yang diberikan ada Rp350 juta hingga Rp750 juta,” kata Iqbal.
Saat ini uang yang telah disetorkan kepada oknum tersebut langsung diberikan kepada pihak yang berhak. Dari puluhan pihak yang diperiksa, ada belasan orang yang telah menyetorkan uang.
Padahal para penyetor sudah diterima menjadi Bintara dengan kemampuan mereka masing-masing.
Penerimaan polisi tak dipungut biaya
Menanggapi adanya calo dalam penerimaan Bintara Polri, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan menyebut penerimaan anggota kepolisian tak dipungut biaya sedikit pun.
Dia juga meminta masyarakat untuk memantau dan melaporkan apabila mengetahui ada kejanggalan.
“Penerimaan Polri benar-benar gratis. Ini yang perlu kami sampaikan. Jadi bila ada calo, bila ada oknum, segera melaporkan kepada pihak kepolisian, dalam hal ini bisa ke Paminal,” kata Ahmad Ramadhan.
Polri juga memastikan integritas mereka dalam hal penerimaan anggota baru di kepolisian. Oknum yang melakukan kecurangan juga akan ditindak tegas, serta taka da toleransi sedikit pun.
“Tentu Polri tidak mentolerir, sekali lagi, bahwa Polri merekrut calon-calon siswa dengan konsep yang benar-benar bersih,” kata Ahmad Ramadhan.
Dalam konferensi pers tersebut, Ahmad menegaskan bahwa masuk dalam institusi Polri benar-benar bersih. Anggapan menjadi polisi harus menggunakan uang adalah informasi yang tak dibenarkan.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
