• Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Sitemap
  • Kontak Kami
  • Tentang Kami
23 - 11 - 2026
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Ruang Politik
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
No Result
View All Result
Ruang Politik
No Result
View All Result
Home Daerah

Pembangunan Infrastruktur di Indramayu: Rusak tapi Terkesan Dibiarkan

by Ruang Politik
in Daerah
461 5
0
/Antara

Sejumlah pengendara motor menerobos genangan banjir di Indramayu, Jawa Barat, Senin (27/2/2023). Banjir yang merendam sejumlah kawasan tersebut akibat hujan deras yang mengguyur sejak tiga hari terakhir. /Antara

498
SHARES
1.1k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Kondisi jalan yang rusak seperti ini akan berdampak pada efektivitas, keselamatan, dan tentu mempengaruhi iklim investasi serta daya beli masyarakat, seperti yang dikeluhkan pemilik dan pengusaha kuliner di beberapa tempat karena sulitnya akses jalan

RUANGPOLITIK.COM—Kondisi infrastruktur jalan di Indramayu sebagian besar rusak parah—bahkan ada beberapa jalan yang sudah tidak layak untuk dilalui—tetapi terkesan ada pembiaran.

Secara berseloroh, ada yang mengatakan, kondisi jalan seperti ini memiliki blessing indisgues-nya yakni membuat pengguna jalan sering beristigfar, menyebut asma Allah, dan mudah-mudahan masuk surga karena kalaupun meninggal akan khusnul khatimah.

RelatedPosts

DPR Soroti Alokasi Anggaran Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Pantura Jawa

Program Samudra ASR Jaring 527 Pencari Kerja, 20 Perusahaan Mulai Bergabung

Matindas Rumambi Desak Percepatan Penanganan Banjir Aceh, Soroti Lemahnya Mitigasi Bencana

Kondisi jalan yang rusak seperti ini akan berdampak pada efektivitas, keselamatan, dan tentu mempengaruhi iklim investasi serta daya beli masyarakat, seperti yang dikeluhkan pemilik dan pengusaha kuliner di beberapa tempat karena sulitnya akses jalan.

Sebenarnya, apa yang terjadi? Tidak kurang, kondisi semacam ini memantik para politisi di DPRD Kabupaten Indramayu untuk menyoal kebijakan Bupati terkait dengan infrastruktur jalan ini. Bahkan enam Fraksi DPRD Kabupaten Indramayu pada saat pemandangan umum rapat paripurna hasil reses masa persidangan II tahun 2022 menyoroti terkait infrastruktur jalan rusak di Kabupaten Indramayu.

Politisi Partai Golkar, Muhaemin, menyampaikan, “Mayoritas jalanan desa hancur dan berlubang, menjadi kubangan air yang membahayakan pengguna jalan. Pemandangan sisi kanan kiri gelap mencekam di malam hari. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya kecelakaan dan kerawanan kejahatan. Jalan rusak hampir merata di seluruh pelosok Indramayu”.

Padahal, menurutnya, adanya infrastruktur yang bagus seperti sarana jalan dan jembatan akan mampu meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya logistik sehingga produk-produk desa bisa bersaing dengan produk daerah lainnya.

Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Indramayu
Kebijakan pembangunan infrastruktur berawal dari Musrenbang (Musyawarah Rerencanaan Pembangunan) Tingkat Kecamatan yang merupakan forum pembahasan, perencanaan yang mengakomodasi semua aspek kebutuhan masyarakat baik sosial, ekonomi, maupun infrastruktur fisik yang merupakan skala prioritas untuk segera diatasi, yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah desa.

Hasil Musrenbang Kecamatan dihimpun dan dikaji oleh Bappeda Kabupaten sehingga tersusun dalam bentuk Konsep Perencanaan Pembangunan di tingkat kabupaten yang sesuai dengan RPJMD kabupaten dan dipadukan oleh konsep kajian dari masing masing Dinas tingkat Kabupaten sehingga menyatu antara usulan yang bersifat buttom up dan top down.

Konsep perencanaan tersebut dibahas di Forum Musrenbang Tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh para Camat, Kadis, dan instansi vertikal tingkat kabupaten, unsur perguruan tinggi, ormas, semua stakeholder sehingga akan muncul skala prioritas perencanaan pembangunan tingkat kabupaten, kemudian dipadukan dengan kemampuan anggaran yang tersedia di Pemda baik yang bersumber dari PAD, dana Perimbangan dari pemerintah pusat, dan pendapatan lainnya yang sah.

Idealitasnya seperti itu kebijakan pembangunan infrastruktur yang harus dijalankan oleh Pemda. Bupati bisa memohon kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) bila ada keinginan untuk membangun infrastruktur jalan agar semuanya sesuai keinginan masyarakat agar anggaran untuk pembanguanr infrastruktu diperbesar, dengan catatan tidak mengabaikan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan karena keduanya merupakan urusan wajib dan pelayanan dasar yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Tanggapan Anggota DPRD dan Bupati
Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhaemin, buka suara terkait aspek pelaksanaan pembangunan. Dalam pembangunan, infrastruktur merupakan pondasi dasar dalam pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, adanya infrastruktur seperti sarana jalan dan jembatan akan mampu meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya logistik sehingga produk-produk desa bisa bersaing dengan produk daerah lainnya.
“Mayoritas jalanan desa hancur dan berlubang, menjadi kubangan air yang membahayakan pengguna jalan. Pemandangan sisi kanan kiri gelap mencekam di malam hari. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya kecelakaan dan kerawanan kejahatan. Jalan rusak hampir merata di seluruh pelosok Indramayu.”

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Sirojudin, mengatakan secara umum masing-masing fraksi seperti Fraksi Golkar, PDIP, PKB, Gerindra, Demokrat-Perindo, dan Fraksi Merah Putih juga sudah menyampaikan pandangan-pandangan yang sama. Kondisi jalan di Indramayu sangat memprihatinkan.

Ketua Fraksi Merah Putih, Ruswa M. Pd.I, mengatakan berdasarkan hasil reses, pembangunan infrastruktur jalan rusak ini banyak mendapat keluhan dari masyarakat karena sangat berimbas terhadap aktivitas kesehariannya.

“Sampai saat ini, belum ada eksekusi perbaikan jalan yang signifikan di tiap daerah, dan untuk meningkatkan pengelolaan infrastruktur jalan, perlu juga dilakukan inventarisasi dan pendefinisian ruas-ruas jalan yang merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten”.

Menanggapi keluhan masyarakat melalui media sosialnya tentang banyaknya jalan yang rusak, Bupati Indramayu Nina Agustina segera memerintahkan jajarannya untuk mendata dan mengusulkan perbaikannya.

Menurutnya, “Perlu kita ketahui bersama bahwa untuk menyelesaikan seluruh pembangunan jalan di Kabupaten Indramayu, memang tidak bisa dilakukan sekaligus dalam satu tahun. Hal ini berkaitan dengan anggaran yang tersedia. Namun tekad kita akan terus mengutamakan percepatan pembangunan jalan karena hal itu berkaitan erat dengan kelancaran mobilitas orang dan barang serta perekonomian masyarakat.”

Masih menurut Bupati Indramayu Nina Agustina, progres capaian pembangunan jalan beton Kabupaten Indramayu dinilai menggembirakan. Jumlah jalan kabupaten yang sudah dilakukan betonisasi sepanjang 2,466 KM, sementara jalan desa sudah dibeton sepanjang 89,267 KM sehingga total jalan beton yang sudah dibangun mencapai 91,733 KM.

Problem Eksekusi dan Teori Pembangunan
Secara teoretis, proses kebijakan yang dilakukan memang harus dievaluasi karena proses penentuan kebijakan di kita selalu terjebak pada tiga hal; Pertama, elitis: hanya ditentukan oleh orang-orang atau kelompok tertentu. Kedua, instant: hanya kepentingan sesaat dan tidak berdasarkan kajian yang mendalam sampai ke akar rumput berdasarkan data yang diterima. Atau ketiga, terjadi distorsi: perencanaan dan perumusan kebijakan dengan melibatkan steakholder dan anggaran yang mahal sering kali memunculkan penyimpangan dalam tataran implementatif.

Di situ kemudian diperlukan kecerdasan seorang pemimpin dalam melakukan eksekusi kebijakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan sebagai aktor utamanya.

Seperti yang diungkapkan di atas secara idealis, tahapan Musrenbang yang sudah dilakukan, termasuk Bupati bisa memohon kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) bila ada keinginan untuk membangun infrastruktur jalan agar semuanya sesuai keinginan masyarakat agar anggaran untuk pembanguan infrastruktur diperbesar, dengan catatan tidak mengabaikan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan karena keduanya merupakan urusan wajib dan pelayanan dasar yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Hal ini bisa dilakukan, yang penting konsisten, dan ada kemauan untuk melayani dan menyejahterakan masyarakat.

Dengan meminjam bahasa Siagian, dalam upaya memilih dan menentukan strategi pembangunan yang tepat, suatu begara bangsa atau daerah harus berangkat dari pandangan bahwa negara bangsa atau daerah yang bersangkutanlah yang menjadi “tuan di rumah sendiri”. “Locus of control” dalam konteks negara harus bersifat internal.

Pandangan itu antara lain berarti bahwa kemampuan sendirilah yang diandalkan, meskipun karena terbatasan yang dihadapi, kerja sama dengan negara lain secara bilateral, multilateral, regional, dan global tetap diperlukan dan dalam konteks daerah, Pemda bisa bekerja sama dengan Provinsi atau Pemerintah Pusat.

Yang pasti, pembangunan merupakan sesuatu yang esensial yang harus dilaksanakan oleh suatu bangsa atau daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan nasional/daerah melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern.

Mungkin kedengarannya klise apabila dikatakan bahwa melaksanakan tugas pembangunan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh komponen masyarakat.

Meski demikian, seperti yang diuraikan kembali oleh Siagian, harus diakui bahwa pemerintah—dalam hal ini Bupati, Gubernur, atau Presiden—memainkan peran yang dominan dalam proses pembangunan daerahnya. Peran yang bisa dilakukannya adalah selaku stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana kegiatan pembangunan tertentu.

 

Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)

 

Previous Post

Waspada Amoeba Pemakan Otak! Seorang Pria di Amerika Tewas Karena Terinfeksi Air

Next Post

Ilmuwan Rusia Penemu Vaksin Covid-19 Dibunuh Secara Misterius

Ruang Politik

Next Post
Ilmuwan Rusia Penemu Vaksin Covid-19 Dibunuh Secara Misterius

Ilmuwan Rusia Penemu Vaksin Covid-19 Dibunuh Secara Misterius

Recommended

DPR Soroti Alokasi Anggaran Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Pantura Jawa

DPR Soroti Alokasi Anggaran Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Pantura Jawa

22 November 2026
Program Samudra ASR Jaring 527 Pencari Kerja, 20 Perusahaan Mulai Bergabung

Program Samudra ASR Jaring 527 Pencari Kerja, 20 Perusahaan Mulai Bergabung

18 November 2026
Ketua DPRD Payakumbuh Wirman Putra Dukung Pelaksanaan Operasi Zebra Singgalang 2026

Ketua DPRD Payakumbuh Wirman Putra Dukung Pelaksanaan Operasi Zebra Singgalang 2026

18 November 2026
Matindas Rumambi Desak Percepatan Penanganan Banjir Aceh, Soroti Lemahnya Mitigasi Bencana

Matindas Rumambi Desak Percepatan Penanganan Banjir Aceh, Soroti Lemahnya Mitigasi Bencana

16 November 2026
Soal Badak Jawa, Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Kaji Ulang Relokasi

Soal Badak Jawa, Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Kaji Ulang Relokasi

16 November 2026

Trending

Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

24 Agustus 2026
Ilustrasi Dugem/Ist

13 Night Club Terpopuler yang Paling Digemari di Jakarta

8 Oktober 2023
Rutan Canggih Dari Guntur

Rutan Canggih Dari Guntur

6 Agustus 2022
Kajati DKI Jakarta Redha Mantovani resmikan Mall Pelayanan Pengaduan (MPP)/Ist

Adik Ipar Sufmi Dasco Jadi Jamintel Pengamat: Jangan Jadi Alat Politik

3 November 2023
itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

11 Oktober 2026

Popular

Rutan Canggih Dari Guntur

Rutan Canggih Dari Guntur

4 tahun ago
Ilustrasi Dugem/Ist

13 Night Club Terpopuler yang Paling Digemari di Jakarta

3 tahun ago
itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

itel A300+ Punya 2 Layar, RAM hingga 12GB, dan Baterai Jumbo, Ini Harga Promonya

1 bulan ago
Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

Investor PT Khadijah Syiar Indonesia Tuntut Aninditia Santoso Atas Dana Rp182 Miliar

3 bulan ago
Pemko Payakumbuh Rombak Susunan Kabinet,  114 Pejabat Dilantik

Pemko Payakumbuh Rombak Susunan Kabinet, 114 Pejabat Dilantik

4 minggu ago
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Sitemap
  • Kontak Kami
  • Tentang Kami

Copyright © 2023 Ruangpolitik.com - Smart Guide In Election - Cre4tive

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.
All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

ruang politik
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Ruang Polling
  • Ruang Tokoh
  • Ruang Opini
  • Kilas Update
  • Login
  • Sign Up

Copyright © 2023 Ruangpolitik.com - Smart Guide In Election - Cre4tive

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.