RUANGPOLITIK.COM — Sebelum gempa M 7,8 terjadi, popularitas Presiden Turki Erdogan telah merosot karena melonjaknya biaya hidup dan penurunan nilai mata uang Turki, Lira. Dia sejak saat itu menghadapi kritikan terkait caranya menangani gempa yang tercatat sebagai yang paling mematikan dalam sejarah modern Turki itu.
Dalam keterangannya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa pemilu di negara itu akan digelar 14 Mei mendatang. Itu berarti Erdogan tetap berpegang pada rencana sebelumnya, yang juga berarti pemilu akan digelar sekitar tiga bulan setelah gempa bumi dahsyat yang menewaskan puluhan ribu orang di Turki.
“Negara ini akan melakukan apa yang diperlukan pada 14 Mei, insya Allah,” ucap Erdogan dalam pidato terbaru di hadapan anggota parlemen dari Partai Keadilan dan Pembangunan Turki (AKP) yang menaunginya, seperti dilansir Reuters, Rabu (1/3/2023).
Ada sinyal bertentangan soal kemungkinan waktu digelarnya pilpres dan pemilu parlemen Turki setelah gempa dahsyat mengguncang bulan lalu. Beberapa pihak menyarankan agar pemilu ditunda hingga akhir tahun atau bisa digelar pada jadwal awal pada 18 Juni mendatang.
Erdogan yang berniat memperpanjang pemerintahannya hingga tiga dekade ini sebelumnya menuturkan dirinya memajukan jadwal pemilu ke bulan Mei untuk menghindari hari libur di bulan Juni. Jajak pendapat menunjukkan langkah itu akan memberikan tantangan pemilu terbesar bagi Erdogan.
Keraguan juga mencuat soal kemampuan otoritas pemilu untuk mempersiapkan dan mengatur logistik untuk pemungutan suara bagi orang-orang yang terdampak di zona gempa, yang dihuni sekitar 14 juta orang.
Dalam pernyataan kepada Dewan Keamanan PBB pada Selasa (28/2), seperti dilansir Associated Press, kepala kemanusiaan PBB Martin Griffits menuturkan bahwa jumlah korban tewas akibat gempa di Turki dan Suriah mencapai 50.000 orang.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
