RUANGPOLITIK.COM — Untuk menyukseskan pemilu, tambah Mendagri, dirinya meminta pemerintah daerah mengevaluasi infrastruktur operasional penyelenggara pemilu.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mendorong tercapainya keberhasilan pemilu dan pilkada serentak pada 2024. Ada 4 indikator dikatakan berhasil.
Pertama, berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku. Kedua, partisipasi pemilih yang tinggi. Ketiga, tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, terutama konflik kekerasan. Keempat, pemerintahan tetap berjalan lancar, baik di pusat maupun daerah.
Dijelaskan Tito, bahwa Pemilu 2024 akan menggerus konsentrasi semua stakeholder. Baik itu partai politik hingga pejabat terutama yang dari partai. Tetapi dia mengingatkan, untuk tidak mengabaikan pembangunan yang telah dilakukan selama ini.
“Tahun politik ini akan membuat konsentrasi para pelaku politik, baik itu kontestan, kepala daerah maupun juga partai-partai, termasuk juga pejabat-pejabatnya, mungkin yang dari parpol, semua sibuk untuk power struggle, untuk pertarungan kekuasaan. Nah ini jangan sampai meninggalkan program pembangunan. Program pembangunan yang sudah disusun di tingkat pusat maupun daerah harus tetap jalan,” kata Tito Minggu (26/2/2023).
Seperti kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat daerah.
“Kami Kemendagri diminta untuk berbicara dengan rekan-rekan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota agar kita rekap daerah-daerah mana yang tidak punya kantor, yang tidak punya gudang. Nah ini kalau bisa memanfaatkan fasilitas yang punya pemda yang tidak terpakai, kira-kira begitu. Supaya tidak membangun menambah beban dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah,” jelas mantan Kapolri itu.
Mendagri juga meminta pemda untuk membantu distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil. Distribusi ini, selain dilakukan oleh penyelenggara pemilu daerah, juga dibantu jajaran TNI/Polri. Tak hanya itu, Mendagri pun meminta pemda mempersiapkan dana hibah untuk penyelenggaraan pemilihan di tingkat daerah.
“Nanti itu dana hibah dalam rangka untuk pilkada di daerah masing-masing kabupaten/kota,” imbuhnya.
Menurutnya, pemda juga perlu menyusun program renovasi jika kantor penyelenggara pemilu di daerah dalam kondisi tidak layak atau terbakar.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
