Resolusi juga menuntut pelaku kejahatan perang dalam konflik untuk bertanggung jawab
RUANGPOLITIK.COM —Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengumpulkan banyak suara untuk mendesak Rusia agar menarik terhadap pasukannya yang ada di Ukraina, Kamis, 23 Februari 2023. Hal itu tercantum dalam resolusi yang disahkan sehari sebelum peringatan satu tahun invasi Rusia.
Resolusi itu diterima pada sidang darurat khusus yang digelar oleh Majelis PBB. Dari total 193 anggota PBB, sebanyak 144 anggota mendukung resolusi tersebut, termasuk Jepang.
Sementara itu, sebanyak tujuh negara memilih untuk menentang resolusi, sedangkan 32 negara lainnya lebih memilih abstain.
Dokumen resolusi yang disahkan dalam sedang darurat dengan tebal tiga halaman itu berisi tuntutan kepada Rusia agar ‘segera, sepenuhnya, dan tanpa syarat’ menarik pasukannya dari negara tetangganya, yakni Ukraina.
Selain itu, Rusia juga dituntut untuk menyesalkan tingginya jumlah korban sipil yang di dalamnya termasuk wanita dan anak-anak, terhitung sejak dimulainya invasi Rusia pada 24 Februari 2022.
“Perdamaian yang adil, berkelanjutan, dan abadi (di Ukraina),” ujar PBB menyerukan dalam resolusi tersebut.
Resolusi juga menuntut pelaku kejahatan perang dalam konflik untuk bertanggung jawab.
“Menyerukan penghentian segera serangan terhadap infrastruktur kritis Ukraina dan semua serangan yang disengaja terhadap objek sipil, termasuk tempat tinggal, sekolah, dan rumah sakit,” kata resolusi yang didukung oleh 144 anggota PBB tersebut.
Usai pemungutan suara dalam rapat darurat Majelis Umum PBB, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyampaikan bahwa sejumlah negara PBB menegaskan kembali dukungan mereka terkait integritas dan kedaulatan teritorial Ukraina.
Menurut Kuleba, pemungutan suara itu merupakan bukti bahwa tidak hanya negara-negara Barat yang mendukung Ukraina, tetapi lebih luas dari itu.
Diketahui, beberapa negara yang menentang resolusi tersebut di antaranya Belarus, Eritrea, Mali, Nikaragua, Korea Utara, Rusia, dan Suriah. Sedangkan, China dan India adalah negara yang termasuk memilih abstain.
Sementara itu, pada Rabu, 22 Februari, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia angkat suara terkait resolusi tersebut. Menurutnya, resolusi yang disahkan PBB itu bersifat anti-Rusia.
“Anti-Rusia dan pada dasarnya agresif,” tandasnya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
