RUANGPOLITIK.COM — Mahkamah Konstitusi (MK) sedang melakukan uji materi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka atau coblos nama caleg. MK pun diminta menolak uji materi itu agar Pemilu tetap dilakukan dengan mencoblos nama calon anggota legislatif, bukan gambar partai politik.
Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) Indra Fauzan mengatakan semua sistem Pemilu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Namun, katanya, sistem proporsional terbuka atau coblos nama caleg memungkinkan masyarakat mengetahui dengan detail siapa calon wakilnya di lembaga legislatif.
“Demokrasi kita kalau di terbuka, masyarakat kan bisa melihat nih siapa yang akan menjadi wakil mereka, suara mereka akan diberikan kepada siapa. Kalau di proporsional tertutup itu semuanya kan kekuasaan partai politik. Kekuasaan partai politik itu kan kadang-kadang membuat masyarakat merasa khawatir, calonnya benar nggak nih,” ujar Indra kepada wartawan, Sabtu (11/2/2023).
Dia mengatakan masyarakat memiliki peluang untuk mengoreksi para calon anggota legislatif. Indra menilai kesempatan menilai calon anggota legislatif akan tertutup jika Pemilu dilakukan dengan mencoblos gambar partai politik.
“Masyarakat punya peluang untuk mengkoreksi orang-orang yang dianggap layak atau tidak layak, bisa mempelajari rekam jejak dan sebagainya. Kalau di proporsional tertutup, itu kan tidak mungkin karena kekuasaan penuh itu di tangan partai politik karena mereka yang menunjuk,” ucapnya.
Indra juga menilai alibi sistem pemilu coblos gambar partai membuat siapa saja bisa menjadi anggota legislatif tidak tepat. Menurutnya, sistem coblos partai malah memunculkan potensi transaksi yang sulit diawasi di internal partai.
“Tidak ada jaminan juga karena transaksional akan berputar di partai politik. Sementara di terbuka mungkin kalau tidak ada aturan ya transaksionalnya antara caleg dengan masyarakat tapi lebih mudah mengawasi daripada proporsional tertutup,” ujarnya.
Dia juga mengaku khawatir MK malah membuat Indonesia kembali ke zaman Orde Baru (Orba) jika memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup. Indra mengatakan Indonesia punya sejarah tidak baik dengan Orba.
“Nah, kita ada kekhawatiran kalau proporsional tertutup disahkan MK, kita kembali ke masa-masa Orba karena masa itu kendali partai sangat besar sekali, itu sangat dikhawatirkan dan kita punya sejarah yang tidak baik,” ujarnya.
Hal senada juga diungkap oleh Direktur Eksekutif Pusat Kajian Partai Politik dan Pemilu (PUSKAPP) FISIP USU, Walid Musthafa Sembiring, menilai MK harus pertahankan sistem pemilu coblos nama caleg. Dia mengatakan sistem pemilu coblos nama caleg membuat anggota legislatif punya ikatan dan merasa lebih bertanggung jawab terhadap konstituen.
“Kalau perspektifnya masyarakat, lebih bermanfaat yang mana? Pastinya terbuka karena masyarakat bisa langsung memilih dan tahu siapa yang mau dipilih, tidak takut dengan siapa yang ditentukan oleh partai ketika tertutup. Jadi bonding antara caleg terpilih dengan masyarakat lebih kuat,” ujar Walid.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
