RUANGPOLITIK.COM — Mantan Bupati Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman dituntut 10 tahun penjara dalam kasus korupsi lahan sawit PT Duta Palma. Raja Thamsir juga dikenai denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara.
Dalam dakwaannya Jaksa menyebut Raja Thamsir juga dinilai memanfaatkan jabatannya untuk mengeluarkan izin usaha kepada Surya Darmadi. Terakhir, perbuatan Raja Thamsir dinilai memperkaya Surya Darmadi.
“Perbuatan terdakwa memperkaya orang lain yaitu memperkaya Surya Darmadi yaitu sebesar Rp 7.593.068.204.327 dan USD 7.885.857.36 atau merugikan perekonomian negara yaitu sebesar Rp 73.920.690.300.000,” kata Jaksa.
Sementara itu, hal-hal yang meringankan tuntutan Raja Thamsir adalah terdakwa tak menikmati hasil tindak pidana tersebut.
“Hal-hal yang meringankan, pertama, Terdakwa tidak menikmati hasil dari tindak pidana. Kedua, Terdakwa sudah berusia lanjut,” kata Jaksa.
“Menyatakan Terdakwa Raja Thamsir Rachman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2023).
“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raja Thamsir Rachman dengan pidana penjara selama 10 tahun,” sambungnya.
Jaksa menuntut Raja Thamsir untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara.
“Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” tutur Jaksa.
Jaksa kemudian memaparkan sejumlah hal yang memberatkan tuntutan terhadap Raja Thamsir dalam kasus ini. Pertama, Jaksa menilai seharusnya Raja Thamsir selaku mantan Bupati Indagiri Hulu mencegah praktik korupsi.
“Pertama, Terdakwa selaku Bupati Indragiri Hulu seharusnya mencegah praktik korupsi dalam pemberian izin usaha di kawasan hutan dan tidak membiarkan suatu perizinan beroperasi di kawasan hutan,” terang Jaksa.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
