RUANGPOLITIK.COM— Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memetakan sejumlah kerawanan menjelang Pemilu 2024. Salah satu yang diwaspadai adalah buzzer, yang menggunakan media sosial untuk perang politik.
Mengacu pada indeks kerawanan pemilu (IKP) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Direktorat Siber Bareskrim Polri akan menyiapkan sejumlah strategi untuk mencegah penyebaran hoax.
Bawaslu sudah menyampaikan sudah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu. Kalau tidak salah di poin ke-4 ada berita hoax yang akan kita antisipasi.
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar saat melakukan kunjungan ke Transmedia. Sejauh ini belum ada temuan kampanye hitam melalui media sosial. Namun pihaknya akan mengantisipasi buzzer yang menggunakan ruang dunia maya untuk perang politik.
“Sejauh ini belum ada temuan yang perlu kita sampaikan. Yang jelas, kalau penggunaan buzzer sudah pasti ada itu nanti kita akan awasi. Itu kami dari Ditsiber sudah menyusun strategi bagaimana kita menghadapi supaya kita siap menghadapi itu,” ujar Adi Vivid, Kamis (26/1/2023).
Di tengah sempitnya jadwal kampanye, sangat memungkinkan para peserta pemilu menggunakan media sosial sebagai wadah untuk kampanye. Polri akan berkolaborasi dengan sejumlah instansi terkait guna menciptakan iklim pemilu yang sejuk di ruang siber.
“Dari Kemenkominfo mengatakan jadwal kampanye sempit. Oleh karena itu, dengan jadwal sempit, pasti politisi dan caleg akan menggunakan dunia maya. Di sini kita berkoordinasi berkolaborasi dengan stakeholder untuk sama-sama kita menciptakan iklim yang kondusif,” papar mantan ajudan Presiden Jokowi ini.
Mantan Kapolres Cirebon Kota ini mengatakan pihaknya membentuk tim patroli khusus untuk mengawasi hal ini. Tim patroli siber khusus akan memantau isu-isu yang muncul di media sosial berkaitan dengan kerawanan Pemilu 2024.
“Jadi kalau dari Siber Bareskrim Polri ada tim patroli siber khusus, yang pertama tim siber yang bertugas untuk mengawasi semua pemberitaan online yang ada di media sosial, terkait khusus masalah pemilu. Di sini kita sudah mulai memantau pergerakan isu tersebut,” katanya.
Polri juga secara berjenjang berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk melakukan pencegahan-pencegahan, salah satunya terkait berita-berita hoax. Termasuk bekerja sama dengan media massa untuk menciptakan situasi yang sejuk menjelang Pemilu 2024.
“Kami sudah berkoordinasi dengan BSSN, kemudian kami juga mendatangi Kemenkominfo. Kemudian hari ini tadi kami juga datang di sini untuk hadir, artinya bagaimana sama-sama dari sisi media, kemudian sisi kesiapan kita pemerintah untuk menghadapi ini,” kata Adi Vivid.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
