RUANGPOLITIK.COM— Polemik pemilu tertutup hanya dengan mencoblos partai disinyalir dapat merusak semangat demokrasi yang sudah dijalankan selama ini. Hal ini dianggap bagian dari kemunduran demokrasi yang sudah diperjuangkan puluhan tahun oleh rakyat Indonesia dan petinggi republik ini.
Aksi penolakan juga datang dari partai Demokrat. Menurut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ia menolak dengan tegas jika pemungutan suara pemilu dilakukan dengan mencoblos partai atau sistem proporsional tertutup. Dikutip dari halaman twitternya pada Selasa (03/1/2023).
“Kami @PDemokrat menolak keras upaya untuk mengembalikan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup,” kata AHY.
Tak hanya itu, ia juga mengkritik adanya upaya untuk mengembalikan kekuasaan sentral yang berakibat mundurnya demokrasi.
“Memundurkan kualitas demokrasi, mengembalikan model kekuasaan sentralistik & menafikan kerja-kerja kader partai dalam membina konstituennya,” tulisnya.
AHY mengatakan sistem proporsional terbuka bertujuan untuk memodernisasi partai. Jika ada masalah dalam penerapannya, mestinya diperbaiki secara kolektif, bukan menggantinya.
AHY lantas mewanti-wanti isu perubahan sistem pemilu bisa jadi meluas. Tidak hanya perubahan sistem proporsional terbuka ke tertutup, tetapi berujung ke wacana penundaan pemilu.
Dia pun meminta masyarakat untuk mewaspadai jika ada yang berupaya mengembalikan pemilihan presiden dilakukan via MPR atau tidak lagi dipilih oleh rakyat secara langsung.
“Jangan sampai pewacanaan sistem proporsional tertutup ini jadi alibi penundaan Pemilu, hingga langkah awal menuju resentralisasi kekuasaan melalui pengembalian sistem Pilpres tidak langsung,” tulis AHY.
Wacana perubahan sistem pemilu dari proporsional tertutup menjadi terbuka berawal dari gugatan uji materi yang diterima Mahkamah Konstitusi (MK).
Ada kader PDIP dan beberapa orang lainnya mengajukan gugatan agar pemilu kembali dilakukan dengan sistem proporsional tertutup seperti dulu. Sistem itu pernah dipakai saat Pemilu 1955, pemilu sepanjang orde baru dan pemilu 1999.
Saat ini, proses sidang masih berjalan dan MK belum menerbitkan putusan. Akan tetapi, Ketua KPU Hasyim Asy’ari bicara kemungkinan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup atau mencoblos partai. Padahal, MK belum mengeluarkan putusan mengenai hal itu.
Sementara itu dari sembilan fraksi di DPR hanya PDIP yang menyetujui agar sistem ini kembali dipergunakan. Dan dari ucapan Ketua KPU Hasyim Asy’ari aturan ini akan diterapkan pada pemilu 2024 yang langsung ditentang oleh banyak pihak.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
