RUANGPOLITIK.COM– Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan meminta supaya isu terkait adanya aparat senior menjadi beking usaha ilegal dilaporkan ke Presiden Jokowi (Joko Widodo) melalui rapat terbatas.
Hinca juga meyakini bahwa sebenarnya Menko Polhukam Mahfud MD mengetahui siapa aparat senior yang dimaksud. Dia juga meminta Mahfud untuk buka-bukaan.
“Saran saya Presiden Jokowi memanggil para menterinya untuk ratas di istana. Biasanya Presiden Jokowi respons soal ini,” katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (15/12/2022).
Hinca juga mendorong institusi Polri bergerak cepat menanggapi kasus ini. Menurut dia Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran harus responsif.
“Sebagai aparat penegak hukum yang ada sampai di daerah-daerah tambang ilegal harusnya mereka memahami dan mendapat informasi ini lebih awal,” tuturnya.
Menurut Hinca sudah menjadi keharusan dan kewajiban bagi Polri sebagai penegak hukum untuk menemukan siapa yang menjadi beking tambang ilegal sesuai yang dimaksud oleh Mahfud MD.
“Saya sangat berharap para pemangku kepentingan seperti Menko Mahfud tidak hanya menyebut beking tapi saya yakin dia tahu orangnya,” katanya.
Sebelumnya, Mahfud Md menyinggung perilaku aparat yang menjadi pelindung bagi tambang ilegal. Menurut dia aparat sulit mengungkap kasus tambang ilegal karena adananya unsur senioritas.
“Belum lagi ada beking-bekingan, aparat yang membeking suatu tambang. Kita tidak bisa selesaikan karena senior yang membeking,” ujar Mahfud dalam Rapat Kerja Nasional Satgas Saber Pungli di Jakarta yang ditayangkan di Youtube Kemenko Polhukam, Selasa lalu.
Ia mengatakan ada aparat yang membekingi penarikan pungutan di sebuah kompleks penduduk sehingga tidak ada yang berani mengambil tindakan. “Kita harus membuat batas, tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini,” kata Mahfud. (FSL)
Editor: Ivo Yasmiati
