RUANGPOLITIK.COM — Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menyoroti pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet terkait peluang penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Bamsoet mengusulkan perpanjangan masa jabatan dengan menunda pemilu. Alasannya, potensi tensi suhu politik yang tinggi dapat memicu polarisasi ekstrem di masyarakat. Selain itu, pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang belum rampung serta tantangan krisis ekonomi global dan potensi bencana alam yang melanda Indonesia.
Qodari setuju dengan beberapa alasan potensi bahaya Pemilu 2024. Namun, ia tidak setuju dengan usulan penundaan pemilu. Bagi Qodari, untuk memitigasi potensi buruk itu terjadi, yang diperlukan adalah tindakan khusus, tanpa harus menunda pelaksanaan Pemilu 2024. Yakni, dengan mengizinkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) maju di Pilpres 2024 sebagai calon tunggal.
“Saya sepakat mengenai soal potensi masalah 2024 yang jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya dan karena itu membutuhkan suatu tindakan khusus berupa upaya melahirkan satu pasangan calon berhadapan dengan kotak kosong,” ujar Qodari menjawab pertanyaan media, Jumat (9/12).
Qodari yang juga deklarator Jokowi-Prabowo 2024 itu menuturkan, majunya Jokowi pada pilpres mendatang harus didampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto melawan kotak kosong, sehingga tidak terjadi polarisasi ekstrim di tengah masyarakat.
“Paslon tunggal itu menurut saya hanya bisa tercapai kalau calonnya Jokowi lagi berpasangan dengan Prabowo,” jelasnya.
“Kenapa Jokowi? Karena Jokowi lah titik temu dari semua tokoh politik dan partai politik pada hari ini, setidaknya tercermin dalam survei Poltracking, 73 persen masyarakat puas dengan kinerja Jokowi. Kalau bukan Jokowi rasanya sulit untuk bisa melahirkan paslon tunggal,” sambung Qodari.
Agar Jokowi dapat maju lagi, maka ia mendorong MPR yang dikomandoi Bamsoet perlu melakukan amandemen Pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden.
“Kalau saya solusinya adalah Jokowi itu boleh maju untuk periode ketiga dan itu artinya amandemen. Menurut saya itu solusi yang lebih fleksibel,” ungkapnya.
Pernyataan Qodari tersebut disentil oleh pakar hukum dan aktivis Damai Hari Lubis, saat dihubungi RuPol, Minggu (11/12) bahwa pendapat tersebut membahayakan bangsa.
“Paham M.Qodari, serius amat ektrim, juga abnormal serta membahayakan bangsa yang berakal sehat. Pendapat Qodari yang menawarkan solusi. Yakni Pemilu 2024 tidak ditunda, namun ( asalkan ) Jokowi bisa ikut pemilu Pilpres lagi,” kritik Damai Hari Lubis.
Aktivis ini mengecam penyampaian pola pikir Qodari apapun alasannya.
“Pola pikir Qodari yang disampaikan ini, apapun alasannya, subtantif sebagai praktek politik yang sungguh kerdilkan makna UUD.1945, serta sistim hukum atau rule yang berlaku positif serta memaksa,’ ujarnya.
Karena itu, Damai menegaskan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Qodari sebuah pelanggaran hukum yang sah untuk dibarter dengan pelanggaran hukum lain.
“Karena analisa yang melahirkan analogi yang telah ia sampaikan nyaris identik, bahwa sebuah pelanggaran hukum sah untuk dibarter dengan pelanggaran hukum lainnya. Seolah hukum benda mati yang jenisnya barang rongsokan,” pungkasnya.
Dalam analisanya Qodari mengungkapkan, untuk memimpin sebuah negara sebesar Indonesia, maka perlu diberikan kesempatan yang lebih panjang agar mampu menciptakan perubahan besar. Apalagi, Indonesia diramalkan akan menjadi negara maju dengan pertumbuhan ekonomi 4 besar dunia.
“Jadi untuk melakukan perubahan-perubahan yang sangat besar, yang signifikan sesungguhnya kita tidak cukup 5 kali 2 tahun, artinya 10 tahun. Kita membutuhkan waktu yang lebih panjang,” jelasnya. (IY)
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
