RUANGPOLITIK.COM — Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terus digesa agar segera terlaksana. Bahkan pihak dan stakeholder yang terllibat didalamnya sudah dipersiapkan untuk segera pindah ke IKN. Menurut Kementrian PPN/Bappenas menyatakan klaster pertama kantor pemerintahan akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara pada 2024. Fungsional Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati mengatakan terdapat lima klaster yang akan pindah ke IKN.
Klaster pertama tersebut adalah Presiden dan Wakil Presiden serta lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY dan BPK.
“Klaster pertama seharusnya pindah di tahap pertama tahun 2024, siapa aja? Presiden dan Wakil Presiden dan lembaga tinggi negara. Kemudian, Kemenko semua Kemenko, Kementerian Triumvirat Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan,” kata Hayu dalam sosialisasi IKN Nusantara secara virtual, Selasa (22/11).
Hayu mengatakan, masih dalam klaster pertama, kementerian/lembaga yang mendukung kerja presiden dan wakil presiden yaitu Kemensetneg, KSP, Wantimpres. Lalu, Kementerian yang mendukung proses perencanaan penganggaran dan kinerja pembangunan dalam hal ini Bappenas, Kemenkeu, KememPAN-RB dan BPKP.
“Kemudian, Kementerian/Lembaga yang menyiapkan infratruktur dasar termasuk kementerian PUPR garda terdepan karena yang membangun tahun depan PUPR itu, Kemenkominfo, Kementerian ATR BPN,” ujarnya.
Selanjutnya, Hayu mengatakan, alat pertahanan dan keamanan dan Kementerian/Lembaga yang mendukung penegakan hukum yaitu Mabes TNI, TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, Mabes Polri, Paspampres, BIN, BSSN Kejagung, Kemenkumham, dan KPK.
“Terakhir di klaster pertama adalah Lembaga Negara Independen dan Badan Publik (BI, OJK, LPS, BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan),” pungkasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
