BPKH harus lebih transparan terkait pengelolaan dana Rp300 miliar itu. Publik juga belum merasakan manfaat kehadiran BPKH
RUANGPOLlTIK.COM — Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik anggota Dewan Pengawas (Dewas) dan anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2022-2027. Total ada 14 orang pejabat yang dilantik. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2022).
Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS), Sholeh Basyari, menyoroti keberadaan lembaga tersebut dimana BPKH dengan hanya berkantor di Jakarta dalam setahun menghabiskan anggaran kurang lebih Rp300 miliar.
“Ada sejumlah catatan jelang lima tahun lembaga ini. Pertama, badan ini mengelola hampir Rp100 triliun dana haji. Kedua, lembaga ini hanya berkantor di Jakarta. Badan ini berbeda dengan BNPT, BNPP atau bahkan BAZNAS,” jelasnya, Rabu (19/10/2022).
Sholeh Basyari mengungkap angka Rp300 miliar tersebut didapat dari 5% keuntungan investasi dari total dana yang dikelola namun menariknya, publik memiliki persepsi bahwa dana haji dibawah kendali menteri agama.
“Akibatnya ketika terjadi sedikit saja pelayanan haji, publik selalu mengaitkan pelayanan yang tidak setimpal dengan total dana yang dikelola. Publik juga “tidak mau” tahu bahwa dana haji berada di BPKH,” papar Sholeh.
Padahal sebelumnya kata Sholeh selama dibawah pengelolaan Dirjen Haji, Kemenag, tidak ada anggaran khusus pengelolaan keuangan haji.
“BPKH harus lebih transparan terkait pengelolaan dana Rp300 miliar itu. Publik juga belum merasakan manfaat kehadiran BPKH,” pungkasnya.
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
